Ini Alasan Emil Maklumi Vaksinasi Kabupaten Bogor Rendah

Rendahnya persentase di Bogor dimaklumi, karena penduduknya banyak

Republika/Putra M. Akbar
Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada warga di Setu Sela, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/9). Badan Intelijen Negara mengadakan kegiatan vaksinasi door to door untuk mempermudah masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19 guna percepatan penanganan Covid-19. Republika/Putra M. Akbar
Rep: Shabrina Zakaria Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Banyaknya penduduk Kabupaten Bogor, membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaklumi bila progres vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor persentasenya masih rendah. Bahkan, dikeluarkan dari kebijakan aglomerasi Jabodetabek. 

Baca Juga


“Rendahnya persentase kita maklumi, karena penduduknya banyak. Sebanyak provinsi Sumatra Barat atau Bali. Kalau di sana belasan kepala daerah, kalau di sini (kabupaten Bogor) hanya bu Ade (bupati Bogor),” kata Ridwan Kamil di Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu (23/10).

Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil menyebutkan, saat ini Provinsi Jawa Barat turut berjuang membantu percepatan proses vaksinasi di Kabupaten Bogor yang baru mencapai 32 persen, dari sasaran 4,2 juta orang. Dibandingkan wilayah aglomerasi lainnya seperti Kota Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi yang sudah berada di atas angka 50 persen.

Hal itu berimbas pada dikeluarkannya Kabupaten Bogor dari aglomerasi Jabodetabek dan saat ini masih memperpanjang PPKM level 3. “Jadi kita dukung, tenaga kesehatannya dibantu, vaksinnya dibantu. Insya Allah Desember 2021 selesai,” ujar Emil.

Sebanyak enam kali, Kabupaten Bogor masih belum turun dari Level 3 PPKM, lantaran presentase vaksinasi belum mencapai 50 persen. Namun, Emil memaparkan, dilihat dari jumlah orang yang sudah divaksinasi mencapai 35,3 persen, atau 2.991.135 dosis dari target 8.451.580 dosis.

“Makanya hitungnya harus adil, capaian (Kabupaten Bogor) lebih dari dua juta orang. Sudah di atas daerah lain di Jabodetabek,” tambah Emil. 

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menilai, yang dilakukan pemerintah pusat dengan mengeluarkan dari Jabodetabek bukan suatu solusi yang baik. Seharusnya, kata dia, berbagai pihak membantu Kabupaten Bogor agar kebijakan diturunkannya PPKM juga bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Bogor.

“Harusnya bantu kami, seperti dari segi pasokan vaksin, tenaga kesehatan dan lainnya. Kalau daerah yang sudah level dua, harusnya diarahkan untuk membantu kami agar vaksinasi bisa digenjot,” kata Iwan beberapa waktu lalu.

Kondisi geografis dan sosial masyarakat di Kabupaten Bogor, disebutnya, tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Dengan luas wilayah terdiri dari 40 kecamatan, butuh tenaga dan waktu ekstra untuk menyamai daerah lain dalam capaian vaksinasi.

Iwan pun mengakui jika tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor masih sangat kurang. Oleh karena itu dia sangat berharap bantuan dari daerah lain untuk melakukan percepatan vaksinasi di daerahnya.

“Kami juga mau level dua agar pemulihan ekonomi juga lebih cepat. Jangan juga melihat dari persentase. Jika bicara jumlah penduduk yang sudah divaksinasi, Kabupaten Bogor sudah di atas dua juta jiwa,” kata Iwan.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
Berita Terpopuler