Oposisi Inggris Kritik Rencana Darurat Brexit
Uni Eropa mengajukan proposal untuk mengubah kesepakatan perdagangan Brexit.
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Ketua oposisi dari Partai Buruh Inggris Keir Starmer mengatakan memicu ketentuan darurat secara sepihak dalam kesepakatan Brexit tidak akan menyelesaikan masalah dengan Irlandia Utara. Ketentuan tersebut mengatur perdagangan antara Britania dengan Irlandia Utara.
Pemerintah Inggris berulang kali memperingatkan mungkin akan menggunakan Pasal 16 Perjanjian Brexit. Pasal tersebut mengatur kedua belah pihak dapat mengambil tindakan sepihak bila menganggap perjanjian perdagangan pasca-Brexit berdampak sangat negatif pada kepentingan mereka.
"Menurut saya memicu Pasal 16 tidak akan menyelesaikan masalah dalam sengketa yang berhubungan dengan Protokol di Irlandia Utara," kata Starmer di stasiun televisi BBC saat ditanya apakah ia mendukung langkah pemerintah melakukan itu, Ahad (7/11).
"Ini bukan kepentingan masyarakat atau bisnis di Irlandia Utara, yang merupakan kepentingan mereka adalah menyelesaikan masalah-masalahnya," tambah Starmer.
Selama negosiasi Brexit semua pihak sepakat untuk melindungi kesepakatan damai Irlandia Utara tahun 1998 yang juga dikenal dengan kesepakatan Good Friday. Artinya menjaga agar perbatasan darat tetap dibuka dan menghindari infrastruktur baru seperti kamera dan pos-pos perbatasan.
Hal ini mudah diterapkan ketika Irlandia dan Irlandia Utara yang bagian dari Britania anggota Uni Eropa. Kedua belah pihak sama-sama menggunakan peraturan perdagangan Uni Eropa sehingga barang dan orang bisa keluar-masuk dengan mudah.
Namun setelah Inggris keluar dari Uni Eropa maka perlu adanya peraturan baru. Uni Eropa mengizinkan banyak komoditas seperti susu dan telur harus diperiksa ketika tiba di negara non-Uni Eropa. Sementara beberapa produk seperti daging dingin tidak bisa masuk sama sekali.
Karena itu Uni Eropa mengajukan proposal untuk mengubah kesepakatan perdagangan Brexit untuk Irlandia Utara. Peraturan itu disebut sebagai protokol yang dirancang untuk mencegah pemeriksaan di sepanjang perbatasan Irlandia Utara dan Irlandia.