Menpan: Semua Menteri Kerja Keras Jabarkan Visi Misi Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan beberapa pengamat politik tentang isu perombakan kabinet atau reshuffle menteri di beberapa kementerian. Tjahjo menilai seluruh penilaian ada di tangan Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia menyerahkan penilaian maupun pergantian tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Menurut saya seluruh anggota kabinet sudah kerja keras menjabarkan visi misi Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Wapres Ma'ruf Amin. Penilaian obyektif atas kinerja anggota kabinet penuh ada pada penilaian Bapak Presiden," kata Tjahjo dalam keterangannya, Jumat (12/11).

Tjahjo melanjutkan, begitu juga masa kerja para menteri tersebut juga sepenuhnya ada di tangan Presiden. Karenanya, para menteri akan selalu siap dan melaksanakan intruksi presiden.

"Masa kerja anggota kabinet sebagai pembantu presiden bisa satu hari, satu bulan, satu tahun dan bisa satu dua periode jabatan. Semua kami serahkan kepada keputusan Bapak Presiden. Sebagai pembantu presiden kita semua TNI (taat nurut Instruksi)," kata Mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Meksipun demikian, Tjahjo menghargai pendapat para pengamat yang menyebut kementerian mana saja yang dianggap perlu dirombak menterinya. "Hak sebagai pengamat bebas memberikan pengamatan khususnya terkait kinerja anggota kabinet. Bisa obyektif dan subyektif itu hak penuh pengamat. Kita menghargai saja," ujarnya.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut hingga kini dirinya belum memikirkan terkait rencana perombakan atau reshuffle kabinetnya. "Reshuffle belum terpikir," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (11/11). 

Terkait kemungkinan PAN akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden juga mengaku belum memikirkannya. "Reshuffle belum terpikir ke arah sana," katanya.

Seperti diketahui, Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama dua tahun ini. Berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat di berbagai bidang, mayoritas publik setuju dilakukannya perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Terkait dengan kinerja kabinet, terdapat 59,3 persen publik yang menyatakan persetujuannya, gabungan antara sangat setuju dan setuju, untuk dilakukan penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Senin (25/10).

Dari 59,3 persen yang menyatakan setuju untuk dilakukan reshuffle, 10,5 persen di antaranya menyatakan sangat setuju dan 48,8 persen menyatakan setuju. Adapun yang menyatakan tidak setuju sebanyak 28,1 persen dan sangat tidak setuju sebanyak 4,7 persen.

"Tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,9 persen," ucap Yuda.

Survei tersebut juga menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah 67,4 persen. Sedangkan yang tidak puas sebesar 27,8 persen.

Yuda menjelaskan, tingkat kepuasan publik adalah indikator paling relevan untuk menilai kinerja pemerintahan. Penilaian kepuasan publik ini memiliki konsekuensi serius, terutama terhadap kementerian yang disorot publik.

"Puas tidaknya publik mengindikasikan perlu tidaknya penggantian atau reshuffle secara umum. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan kinerja pada setiap bidang pemerintahan," kata Yuda.

Poltracking Indonesia melakukan survei pada 3 hingga 10 Oktober 2021, dengan wawancara tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang, dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,8 persen.

Populasi survei adalah warga Indonesia yang sudah memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Adapaun metode yang digunakan adalah multistage random sampling, pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika