Wagub Minta Semua Sabar Soal Formula E, PDIP tak Berubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta semua pihak untuk bersabar menyoal penyelenggaraan Formula E. Menurut dia, pembaruan selanjutnya akan segera diinformasikan setelah tinjauan dari Formula E Operation (FEO) rampung dilakukan dan dilaporkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga DKI serta PT Jakarta Propertindo.

"Kita masih menunggu, sabar ya, detailnya di Jakpro atau dispora," katanya saat ditemui Republika.co.id di Balai Kota DKI, Selasa (16/11).

Pihaknya saat ini, mengaku sedang menunggu penetapan lokasi balapan Formula E dari Formula E Operation (FEO). Menurutnya, dalam waktu dekat, lokasi pastinya akan disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga DKI serta PT Jakpro.

"Prinsipnya ini akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022, semua dalam proses persiapan, mudah mudahan tidak ada kendala yang berat," ujarnya.

Ditanya soal anggaran Formula E, Riza menyebut jika semua anggaran yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah dan memang seharusnya melalui proses sesuai aturan. Bahkan, saat ada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Formula E pun, kata dia, tidak ada masalah.

"Semuanya sudah ada prosedurnya, mekanismenya, ada aturannya, bahkan diawasi oleh BPK. Jadi tidak ada masalah yang berarti," ucapnya.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, masih enggan menjawab pertanyaan awak media soal Formula E. Bahkan, saat ditemui Selasa (16/11) di Balai Kota DKI, alih-alih dari menjawab pertanyaan Formula E, Anies, lebih sering membalasnya dengan acungan jempol semata.

Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo, Gunung Kartiko, mengatakan, saat ini ada progres penetapan beberapa lokasi untuk Formula E yang sedang dipelajari oleh Formula E Operation. Dia menyebut, keputusan lokasi itu akan dikeluarkan secepatnya akhir tahun ini.

"Insya Allah (lokasi) akan diputuskan di paling lambat akhir Desember ini. FEO akan segera finalkan (lokasi)," kata Gunung kepada awak media, Senin (15/11)

Gunung menambahkan, para sponsor dan partner dalam ajang internasional itu juga sedang dalam proses lebih lanjut. Dia menekankan, pihaknya masih memiliki waktu untuk persiapan, meski balapan Formula E ditetapkan 4 Juni 2022 nanti.

Ia melanjutkan, timnya di Inggris dan Portugal sejauh ini juga selalu berkoordinasi dengan FEO secara berkesinambungan. Khusus alternatif lokasi, dinilainya semakin mengerucut dari rencana awal. Walaupun, dari lima lokasi awal itu, dinilainya belum ada yang dieliminasi.

"Kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan gelaran Jakarta e-prix ini," ucapnya.

Menyoal harga tiket Formula E, Gunung menyebut jika harganya tidak akan semahal gelaran balap di Mandalika. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, sikap fraksi menyoal Formula E masih sama seperti sebelumnya. Dia menegaskan, sikap tersebut tidak akan berubah.

"Sikap Fraksi PDI Perjuangan masih tetap," tegasnya.

Gembong mengatakan, soal hak interpelasi sampai saat ini statusnya masih terkait paripurna yang ditunda. Ke depan, pihaknya masih menunggu pimpinan dewan untuk menjadwalkan rapat badan musyawarah.

Ditanya penjelasan harga tiket menurut Gunung, Gembong memang tak menampiknya. Namun demikian, dia menegaskan jika hal itu wajar mengingat lokasi dan balapan yang berbeda.

Lebih jauh, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, persiapan yang kian molor soal Formula E, dikhawatirkan bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan. Terlebih, kata dia, dengan alokasi biaya yang sangat besar bagi penyelenggaraan dan terkesan buru-buru.

"Itu adalah uang rakyat, jangan dikerjakan asal-asalan. Penundaan dari bulan-bulan sebelumnya juga menimbulkan tanda tanya adanya ketidakberesan," lanjutnya.

Gilbert menambahkan, Jakpro seharusnya bisa fokus pada proyek lain yang sebenarnya sudah hampir rampung, seperti Jakarta International Stadium (JIS), ataupun Taman Ismail Marzuki (TIM). "Juga ITF yang bukan bisnisnya sekarang ikut-ikutan dikerjakan. Direksi yang baru lebih baik bekerja profesional, mereka digaji dengan uang rakyat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika