PNS Diganti Robot: Ambisi Jokowi demi Digitalisasi Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan. A, Fauziah Mursid

Salah satu rencana besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahannya adalah reformasi birokrasi. Pada akhir November 2019, Jokowi bahkan melontarkan wacana radikal yakni, agar urusan tetek bengek birokrasi ke depannya dikerjakan oleh artificial intelligence (AI) alias robot.

"Saya sudah perintahkan juga ke Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence, kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu," kata Jokowi pada November 2019.

Sekitar dua pekan usai pernyataan pertamanya itu, Jokowi kembali menyampaikan, Indonesia butuh sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Dia pun yakin bahwa penggantian Eselon III dan IV dengan robot bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan.

Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama, transformasi digital birokrasi sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Digitalisasi dilakukan pada sektor layanan publik maupun pada manajemen PNS.

"Sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19, maka transformasi tersebut dipercepat," kata Satya kepada Republika, Senin (29/11).

Satya menjelaskan, upaya transformasi digital birokrasi ini bisa terlihat dari jumlah PNS yang terus menurun. Mengutip buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS aktif tahun ini sebanyak 4.081.824 orang. Turun drastis jika dibandingkan pada 2015 silam, yakni 4.593.604 orang.

Penurunan itu, kata Satya, terjadi karena jumlah rekrutmen PNS lebih kecil dibanding jumlah abdi negara yang pensiun setiap tahunnya. Adapun posisi atau jabatan yang kosong digantikan dengan penggunaan teknologi informasi (TI) dan digitalisasi pelayanan publik.

"Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi," ungkap Satya.

Transformasi digital ini, kata dia, akan terus dilakukan. Tetapi, bukan berarti semua PNS akan digantikan oleh robot cerdas.

"Jadi ke depannya, formasi PNS akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik ini," kata dia.

Ketika ditanya berapa jumlah PNS nantinya setelah transformasi digital ini rampung, Satya tak menyebutkan angka pastinya. Dia menyebut, jumlah PNS nantinya akan ditentukan oleh perencanaan di setiap kementerian/lembaga.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah menanggapi, pergantian fungsi PNS oleh mesin atau robot hanya bisa di beberapa pekerjaan yang bersifat mekanistik dan rutin. Namun, Zudan menyebut lebih banyak pekerjaan tidak bisa digantikan oleh robot atau mesin saat ini.

Baca juga : Robot Bisa Ganti Kurir Hingga Patroli Polisi di Masa Depan?

"Mungkin pengawas jalan raya, patroli bisa digantikan CCTV, tapi dalam banyak hal, banyak yang tidak bisa tergantikan. Karena yang terkait dengan empati, terkait dengan kerja sama, terkait dengan kemanusiaan itu sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh robot atau mesin," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (1/12).

Karena itu, Zudan menilai rencana pergantian fungsi ini tidak serta merta menghilangkan fungsi PNS, khususnya PNS berkualitas. Karena, banyak fungsi PNS dalam beberapa pekerjaan seperti pengelolaan keuangan, penanggulangan bencana, pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh mesin.

Untuk itu, Zudan pun menilai wacana pergantian ini sebagai motivasi untuk para ASN lebih berkualitas.

"PPS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot ataupun mesin. Tetapi kalau PNS yang nggak berkualitas, ya pastilah tergantikan. Ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas," kata Zudan yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri itu.

Zudan tidak memungkiri untuk beberapa pekerjaan, fungsi PNS yang bisa digantikan mesin ini akan merampingkan birokrasi. Ia mencontohkan, keberadaan Anjungan Dukcapil Mandiri mengurangi jumlah SDM yang sebelumnya dilakukan oleh petugas dukcapil.

"Dulu harus ada petugasnya, sekarang masyarakat memprint-out sendiri. Dukcapil sudah mulai menerapkan itu. Itulah merupakan bagian dari digital government atau pemerintahan berbasis digital," katanya.

Zudan pun berpesan agar ASN juga tidak perlu khawatir karena banyak pekerjaan yang tidak bisa tergantikan mesin atau robot. Tetapi ada hal-hal yang bisa digantikan oleh mesin atau robot.

"Maka ASN harus belajar terus agar fungsinya nggak tergantikan," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai, wacana mengganti PNS dengan AI untuk mempercepat birokrasi. Ia menilai wacana ini muncul salah satunya sebagai sindiran terhadap kinerja PNS agar bekerja lebih moncer.

Zulfikar memprediksi sebagian pekerjaan PNS bisa diambilalih oleh robot di kemudian hari seiring perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kemajuan zaman menuntut PNS bekerja lebih cekatan.

"Ini merupakan teguran halus bagi ASN untuk bekerja dengan lebih baik lagi, dari segi efektifitas, efesiensi, responsif, dan akseleratif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena bila tidak, bukan tidak mungkin di masa depan akan semakin banyak posisi ASN yang bisa digantikan robotik sesuai dengan kemajuan teknologi," kata Zulfikar kepada Republika, Selasa (30/11).

Baca juga : CEO Perusahaan Robotik: Orang Ingin Menghapus Tenaga Kerja

Zulfikar memandang wacana PNS diganti robot sebenarnya akan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Wacana ini pun menunjukan bangsa Indonesia siap untuk menyambut era digital.

"Karena birokrasi menjadi lebih murah dan efesien sehingga bisa menjadi faktor akselerasi bagi pembangunan nasional," ujar Zulfikar.

Hanya saja, Zulfikar menyinggung tak semua pekerjaan PNS bisa digantikan oleh robot.

"Negatifnya, ada beberapa hal dalam pelayanan yang masih membutuhkan manusia dalam menjalankannya, jadi tidak semua hal bisa di otomatisasi melalui kecerdasan buatan dan robotik," lanjut Zulfikar.

Walau demikian, Zulfikar mendukung wacana pergantian PNS dengan robot karena merupakan terobosan dan langkah antisipatif Presiden Jokowi menyambut era revolusi Industri 4.0. Ia menduga di masa depan nanti hampir seluruh aktivitas manusia bersentuhan dengan kecerdasan buatan.

"Saya kira keberanian Presiden melontarkan isu ini menandakan pandangannya sangat visioner dalam wacana ini," ucap Zulfikar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika