Prancis Tolak Gagasan Patroli Gabungan dengan Inggris

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Perdana Menteri Prancis Jean Castex menolak gagasan patroli gabungan Inggris-Prancis di Selat Inggris untuk memerangi migrasi. Hal ini diungkapkan Castex dalam sebuah surat yang dikirim kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Kamis (2/12).

"Prancis siap untuk melanjutkan kerja sama operasional dengan Inggris. Kami tidak dapat menerima polisi Inggris atau patroli militer di pantai kami. Ini masalah kedaulatan kita," ujar Castex dalam suratnya.

Dalam suratnya, Castex menegaskan kembali dia menyerahkan kepada Inggris untuk menyelesaikan krisis migran yang sedang berlangsung. Menurutnya sebagian besar solusi untuk menangani krisis migran tidak berada di pihak Prancis, tetapi di Inggris.

“Sebagian besar solusi tidak terletak di Prancis, tetapi di Inggris. Faktanya, Anda dapat menghalangi para migran yang tidak ditakdirkan untuk menetap (di Inggris) untuk datang ke wilayah Anda dengan melakukan kebijakan pemulangan yang lebih efektif," ujar Castex.

Pekan lalu, Johnson menyarankan patroli pantai bersama antara Inggris dan Prancis. Johnson mengajukan saran tersebut dalam sebuah surat yang dikirim ke Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah 27 migran kehilangan nyawa mereka di Selat Inggris.

Surat tersebut kemudian diunggah oleh Johnson di Twitternya dan membuat Prancis marah. Macron mengatakan kepada London untuk bersikap serius dalam menghadapi krisis migran.

"Saya terkejut ketika hal-hal tidak dilakukan dengan serius. Kami tidak berkomunikasi antara para pemimpin melalui tweet atau surat yang diterbitkan, kami bukan pelapor," kata Macron.

Hubungan antara Inggris dan Prancis memanas. Salah satunya disebabkan oleh kesepakatan kapal selam Inggris dengan Australia melalui aliansi AUKUS. Sebelumnya, Prancis kecewa karena Australia telah membatalkan kesepakatan kapal selam dan membuat kesepakatan baru dengan AUKUS.

Amerika Serikat dan Inggris adalah sekutu dekat Australia. Pada September mereka menandatangani kemitraan keamanan, yang dikenal sebagai AUKUS untuk membantu Australia membangun kapal selam nuklir. Selain persoalan kapal selam, Inggris dan Prancis telah bersitegang terkait izin penangkapan ikan pasca-Brexit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika