AS Kecam Rezim Myanmar Atas Hukuman pada Aung San Suu Kyi

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada Senin mengecam vonis tidak adil terhadap pemimpin yang digulingkan Myanmar Aung San Suu Kyi dan menyerukan agar dia dibebaskan bersama pejabat lainnya.

"Penghukuman tidak adil rezim militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi dan penindasan terhadap pejabat lain yang dipilih secara demokratis merupakan penghinaan terhadap demokrasi dan keadilan di Burma," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Rezim terus mengabaikan aturan hukum dan meluasnya penggunaan kekerasan terhadap rakyat Myanmar. Kami menggarisbawahi urgensi memulihkan jalan demokrasi Burma," tambah dia.

Sebelumnya pada Senin, pengadilan militer di Myanmar menghukum Suu Kyi, seorang pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, dengan empat tahun penjara atas tuduhan melanggar pembatasan Covid-19.

Blinken mendesak Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi dan "semua orang yang ditahan secara tidak adil, termasuk pejabat lain yang dipilih secara demokratis".

"Kami menegaskan kembali seruan kami kepada rezim untuk terlibat dalam dialog konstruktif di mana semua pihak mencari resolusi damai demi kepentingan rakyat, sebagaimana disepakati dalam Konsensus Lima Poin ASEAN," kata Blinken.

Pada 1 Februari, junta militer Myanmar merebut kekuasaan setelah tuduhan penipuan dalam pemilihan umum pada November 2020 dan ketegangan politik di negara itu.

Tentara menangkap para pemimpin dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat satu tahun.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) yang berbasis di Myanmar, lebih dari 1.100 orang telah tewas dan lebih dari 9.000 demonstran ditangkap dalam penumpasan brutal militer terhadap protes massa dan pemberontakan terhadap kekuasaan mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika