Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Pengakuan dari Jepang
Jepang tak akui junta militer Myanmar tapi menjauhkan diri dari menjatuhkan sanksi
REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL - Pemerintah bayangan yang dibentuk oleh mantan anggota parlemen dan anggota gerakan supremasi sipil di Myanmar meminta pengakuan dari Jepang sebagai pemerintah resmi, kata media Jepang pada Selasa.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Fumio Kishida, juga mengungkapkan rencana untuk mendirikan kantor di Tokyo, lapor Kyodo News. Surat itu sudah dikirim bulan lalu.
NUG telah membuka kantor operasi di AS, Inggris dan Korea Selatan. Aliansi kelompok pro-demokrasi ini telah meluncurkan perjuangan di seluruh dunia untuk membela supremasi sipil di negara Asia Tenggara yang mayoritas beragama Buddha itu.
Jepang belum mengakui junta militer tetapi telah menjauhkan diri dari sanksi yang dikenakan pada militer oleh beberapa negara barat. NUG juga tidak diharapkan untuk diakui sebagai pemerintah yang sah, menurut seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari Kementerian Luar Negeri Jepang.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen akan mengunjungi Myanmar 7-8 Januari, menurut pernyataan dari kantornya pada Selasa. Undangan itu disampaikan oleh penguasa militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
Ini akan menjadi kunjungan tingkat tinggi pertama dari pejabat asing sejak kudeta. Pengumuman itu muncul saat Sen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin yang sedang berkunjung.
Militer Burma, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta militer pada Februari dan memenjarakan pemerintahan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang pada Senin divonis empat tahun penjara. Lebih dari 1.000 orang tewas sementara lebih dari 5.400 lainnya ditangkap oleh pasukan junta, banyak dari mereka telah dibebaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika