Menlu China Bicara Soal Hak Demokrasi di BDF
Menlu China menilai demokrasi bukan hak khusus negara tertentu, tapi semua di dunia.
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyuarakan hak demokrasi bagi semua warga negara saat berbicara pada Forum Demomkrasi Bali (BDF) melalui saluran video. Dalam pidatonya yang berjudul "Mendukung Demokrasi Sejati untuk Masa Depan Umat Manusia yang Lebih Baik", anggota Dewan Penasihat Pemerintahan atau setingkat menteri koordinator itu mengatakan bahwa demokrasi merupakan nilai kemanusiaan yang disepakati secara umum.
"Demokrasi itu bukan hak khusus negara tertentu, melainkan hak semua orang di seluruh dunia," ujarnya, Kamis (9/12).
Apakah suatu negara demokratis atau tidak, lanjut Wang, maka rakyat di negara itulah yang menentukan sendiri. Menurut dia, tidak bisa suatu negara memaksa negara lainnya untuk menerapkan demokrasi yang berlaku di negaranya.
Untuk itu, China sangat percaya diri mengimplementasikan demokrasi yang sesuai dengan aspirasi rakyatnya."Dan kami sangat menghormati demokrasi di negara-negara lain. Kami tidak akan mengekspor demokrasi kami. Kami siap berdialog dan bertukar pikiran dengan negara lain sesuai asas kesetaraan," ujarnya.
"Kami menghormati kedaulatan nasional dan mempertahankan norma-norma dasar hubungan internasional. Kami mendukung konsep-konsep demokrasi dengan ciri-ciri Asia," katanya menambahkan.
Ia mengajak negara-negara di Asia untuk bersama-sama menjunjung tinggi solidaritas dalam mengatasi tantangan global.Wang menjelaskan bahwa sejak Republik Rakyat China terbentuk, Partai Komunis China (CPC) memandu rakyatnya menemukan bentuk baru demokrasi yang sesuai dengan kondisi negaranya.BDF tahun ini mengusung tema "Demokrasi untuk Kemanusiaan: Memajukan Keadilan Ekonomi dan Sosial di Masa Pandemi".
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga hadir sebagai pembicara.Sebelumnya pada Minggu (5/12), Wang mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan di Provinsi Zhejiang, China.