Menkeu Australia Desak Peraturan Covid-19 Dilonggarkan
Menkeu Australia desak pelonggaran pembatasan demi memulihkan ekonomi negara
REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Australia Josh Frydenberg mengatakan Negeri Kanguru harus melonggarkan peraturan pembatasan sosial Covid-19 untuk mendorong pemulihan ekonomi. Ia menyerukan pelonggaran walaupun angka infeksi harian mencapai rekor tertinggi dalam enam pekan terakhir.
"Negara-negara bagian harus tetap tenang dan terus maju dan tidak beraksi terlalu berlebih pada varian Omicron," kata Frydenberg, Sabtu (11/12).
Australia adalah salah satu negara dengan angka vaksinasi tertinggi di dunia. Hampir 90 persen populasi di atas 16 tahun sudah divaksin lengkap. Namun Australia mengumumkan kasus positif virus corona bertambah 1.753 dalam 24 jam terakhir. Jumlah itu naik sekitar 3 persen dibandingkan pekan dan angka infeksi harian tertinggi sejak 29 Oktober.
Frydenberg mengatakan pemimpin-pemimpin negara bagian dan teritori harus melonggarkan peraturan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menahan laju penyebaran virus. Ia menekankan perlunya mempercepat pertumbuhan ekonomi Australia. Menteri Keuangan itu mengecilkan bahaya varian Omicron.
"Pemulihan ekonomi kami tergantung padanya. Kini angka vaksinasi kami tertinggi dan telah terbukti menjadi pertahanan vital terhadap Covid-19," katanya.
Walaupun sejumlah peraturan pembatasan sosial sudah dilonggarkan sejak program vaksin digelar, tapi beberapa negara bagian masih memberlakukan dengan ketat larangan perjalanan antar negara bagian dan membatasi kapasitas toko dan restoran. Perekonomian Australia yang senilai 1,4 triliun dolar AS terpukul keras oleh peraturan Covid-19. Produk Domestik Bruto dua negara bagian terbesar di Negeri Kanguru jatuh 1,9 persen pada kuartal ketiga.
Ekonom dan pembuat kebijakan berharap perekonomian Australia rebound tajam pada 2022 ketika perbatasan internasional dibuka kembali sehingga mendorong sektor pariwisata dan pendidikan. Bulan lalu Australia menunda pemilik visa asing masuk ke negaranya hingga pertengahan Desember. Frydenberg mengatakan keputusan apakah Australia akan membuka kembali perbatasannya akan disampaikan beberapa hari ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika