Demi Paspor, Warga Afghanistan Harus Antre Ribuan Orang

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kepala kantor Kabul meminta ribuan masyarakat Afghanistan yang menunggu dokumen mereka untuk bersabar. Ribuan warga Afghanistan masih berkerumun di depan kantor paspor untuk mendapatkan dokumen agar mereka bisa keluar dari negara itu.

Saat musim dingin semakin mendekat dan krisis ekonomi kian dalam serta berkurangnya bantuan pemerintah asing sejak Taliban merebut kekuasaan bulan Agustus lalu, ribuan warga Afghanistan  berkumpul di depan kantor pusat paspor di Afghanistan. "Kami telah berusaha sebaik mungkin untuk membuka kembali kantor tapi kami masih mengalami kekurangan peralatan," kata kepala kantor paspor Kabul Alam Gul Haqqani Ahad (12/12) kemarin.

Kantor terpaksa ditutup bulan lalu karena peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan dokumen biometerik rusak. Alat itu rusak setelah dipaksa memproses ribuan pengajuan paspor per hari tapi permintaan masih tetap tinggi.

Walaupun kantor itu ditutup selama berpekan-pekan ratusan orang berkumpul di depannya sambil membawa dokumen yang disimpan di dalam plastik. Mereka kerap diusir oleh pasukan keamanan Taliban.

"Saya yakin kantor akan dibuka kembali dan kami akan memenuhi semua pengajuan. Saya pastikan pada masyarakat tidak akan ada yang meninggalkan kantor kami tapi memiliki alasan untuk marah," katanya.

Ia kembali meminta masyarakat menjauh sampai kantornya beroperasi kembali. "Saya sangat meminta maaf. Saya sedih karena masyarakat menghadapi kesulitan. Mereka membuang uang mereka dan berdiri di sini dengan sia-sia," ungkapnya.

"Kantornya tutup, sistem kami tidak beroperasi," tambahnya.

Menurut Haqqani sejumlah kantor paspor di provinsi masih dibuka dan pemerintah Kabul memproses sekitar 2.000 hingga 3.000 paspor dari kantor ini per hari. Namun masih belum dipastikan kapan kantor paspor Kabul dibuka kembali.

Selain masalah peralatan, pemerintah juga berusaha memberantas korupsi dan membasmi apa yang disebut 'Commissionkar' yakin agen yang memberi jasa pembuatan paspor cepat dengan tambahan biaya, di Indonesia biasa disebut 'calo'. "Kami telah menangkap sejumlah penerima suap baik dari dalam maupun luar kantor. Kami akan menggunakan berbagai cara yang memungkinkan untuk membersihkan negara dari para penerima suap di mana-mana," jelas Haqqani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika