Rusia Ajukan Daftar Tuntutan ke NATO, Ini Sikap AS

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia meminta jaminan secara hukum agar NATO menghentikan semua aktivitas militernya di Eropa Timur dan Ukraina. Permintaan ini salah satu daftar jaminan keamanan yang ingin Moskow negosiasikan dengan Barat.

Pertama kali Moskow memaparkan tuntutan yang menurut mereka penting untuk menurunkan ketegangan di Eropa dan meredakan krisis di Ukraina. Negara-negara Barat menuduh Rusia menumpuk pasukannya di perbatasan dengan negara tersebut dengan rencana menggelar invasi. Rusia membantah berencana menginvasi timur Ukraina.

Tuntutan itu berisi elemen-elemen yang sudah ditolak oleh negara-negara Barat. Seperti hak veto Rusia pada keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan.

Rusia juga meminta agar AS menyingkirkan senjata nuklirnya dari Eropa. Moskow juga menuntut agar batalion multinasional NATO ditarik dari Polandia dan negara-negara Baltik yang pernah menjadi bagian Uni Soviet seperti Estonia, Latvia dan Lithuania.

Di Washington, pejabat senior pemerintah AS mengatakan Amerika siap untuk membahas proposal tersebut. "(Tapi) kabarnya di dokumen itu terdapat hal-hal yang sudah Rusia ketahui tidak akan diterima," katanya, Sabtu (18/12).

Pejabat tersebut mengatakan Washington akan merespons daftar tuntutan Rusia dalam beberapa pekan kedepan dengan proposal yang lebih konkrit pada perundingan dengan format apa pun. Sementara itu juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Washington akan berbicara dengan sekutu-sekutunya.

"Kami tidak akan mengkompromikan prinsip-prinsip utama yang membangun keamanan Eropa, termasuk semua negara memiliki hak untuk memutuskan masa depan dan kebijakan luar negerinya sendiri, bebas dari interfensi asing," kata Psaki.

Diplomat-diplomat NATO mengatakan Rusia tidak dapat memiliki veto mengenai ekspansi aliansi keamanan tersebut. Selain itu, NATO juga memiliki hak untuk memutuskan postur militernya sendiri. "Rusia bukan anggota NATO dan tidak bisa memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan NATO," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia Lukasz Jasina.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan Kiev memiliki 'hak kedaulatan eksklusif' untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Selain hanya Ukraina dan NATO yang dapat menentukan hubungan keduanya termasuk mengenai keanggotaan Kiev di aliansi pertahanan tersebut.

Ukraina mendesak Moskow untuk kembali terlibat dalam proses damai di timur Ukraina. Menurut pemerintah Ukraina konflik antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di wilayah itu telah menewaskan 15 ribu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika