AS Melunak, Izinkan Transaksi pada Taliban Khusus Bantuan Kemanusiaan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) resmi mengizinkan pemerintah AS dan PBB untuk berbisnis dengan Taliban. Keputusan untuk mencabut sanksi ini diambil demi menjaga agar bantuan tetap dapat mengalir ke Afghanistan yang kini di ambang krisis kemanusiaan.

Namun belum diketahui apakah langkah ini akan membuka jalan dana sebesar 6 juta dolar AS yang dijanjikan PBB untuk Taliban sebagai jaminan keamanan. Pada Selasa (22/12) lalu muncul laporan tahun depan PBB akan menyubsidi gaji personel Kementerian Dalam Negeri Afghanistan.

Mereka merupakan pegawai yang menjaga fasilitas-fasilitas PBB di Afghanistan. Lembaga internasional itu juga akan memberi tunjangan makan bulanan mereka. Proposal itu menimbulkan pertanyaaan apakah akan melanggar sanksi AS atau tidak.  

Departemen Keuangan AS menolak mengatakan apakah izin baru ini akan membebaskan PBB dari sanksi-sanksi AS ke Taliban. Washington menetapkan Taliban sebagai kelompok teroris dan membekukan aset-aset mereka dan melarang warga AS berurusan dengan kelompok itu.

Departemen Keuangan mengeluarkan tiga izin yang bertujuan mempermudah bantuan kemanusiaan masuk ke Afghanistan. Dua izin di antaranya mengizinkan pemerintah AS dan organisasi-organisasi internasional tertentu seperti PBB untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani urusan resmi.

Izin ketiga akan memberikan perlindungan pada organisasi non-pemerintah (NGO) dari sanksi-sanksi yang diterapkan AS pada Taliban dan Jaringan Haqqani untuk aktivitas tertentu seperti proyek-proyek kemanusiaan. Seorang pejabat AS mengatakan Taliban harus segera ambil tindakan untuk mencegah perekonomian Afghanistan berkontraksi lebih lanjut.

"Apa yang dapat kami coba lakukan, apa yang akan kami kerjakan, adalah memitigasi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya pada rakyat Afghanistan, dan izin-izin memberi kami mengizinkan organisasi-organisasi melakukan pekerjaan itu," kata pejabat tersebut Kamis (23/12).

Politikus Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri House of Representative mengkritik keputusan pemerintah Presiden AS Joe Biden. "(Pengecualian) dapat menimbulkan penggunaan uang pajak rakyat Amerika sebagai hadiah, membiarkan dan melegitimasi Taliban yang sama merebut kekuasaan dengan paksa, dan tidak menunjukkan kepentingan dalam mematuhi norma-norma internasional," kata anggota House Michael McCaul dalam pernyataannya.

Krisis ekonomi Afghanistan semakin memburuk sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus lalu setelah pemerintah yang didukung AS ambruk dan pasukan terakhir AS meninggalkan negara itu. AS dan pendonor internasional lainnya memotong bantuan finansial dan membekukan aset Afghanistan senilai 9 miliar dolar AS.

PBB mengatakan hampir 23 juta orang atau sekitar 55 persen populasi Afghanistan terancam kelaparan. Sekitar 9 juta di antaranya berisiko mengalami kelaparan karena musim dingin semakin dekat. "Kami akan terus mendukung upaya mitra-mitra kami untuk meningkatkan bantuan dan mengirimkan bantuan yang diperlukan pada momen khusus," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Dewan Keamanan PBB pada Rabu (22/12) mengadopsi resolusi yang membebaskan sanksi terhadap Taliban untuk meringankan penyaluran bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Resolusi yang diperkenalkan oleh AS ini disetujui dengan suara bulat oleh dewan beranggotakan 15 orang.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyambut baik adopsi resolusi tersebut. Menurutnya resolusi itu menerapkan pengecualian terhadap sanksi PBB di Afghanistan untuk bantuan kemanusiaan dan kegiatan yang mendukung kebutuhan dasar manusia. Barbara Woodward, utusan Inggris untuk PBB, menyebut resolusi itu akan membantu menyelamatkan nyawa dengan memastikan rezim sanksi 1988 tidak menimbulkan hambatan bagi penyediaan bantuan kemanusiaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika