Menteri Investasi: Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Meningkat

Persepsi global terhadap Indonesia pada 2021 sudah membaik dibandingkan tahun 2020

Antara/Wahyu Putro A
Pekerja membuang kulit kerang hijau dengan latar belakang aktivitas bongkar muat barang di Cilincing, Jakarta, Jumat (31/12/2021). Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 2022 membaik ditandai dengan pelaksanaan APBN 2021 sesuai perencanaan serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang positif mengindikasikan pemulihan ekonomi terus berlanjut.
Rep: iit septyaningsih Red: Hiru Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama. Pertama, pandemi Covid-19 dan kedua, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Baca Juga


Diakuinya, pemulihan ekonomi bukan hal mudah. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5 persen pada kuartal III 2021.

Walau belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat ini, Bahlil mengaku gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 4 bulan terakhir. Angkanya mencapai 71 persen pada Desember 2021 menurut survei. 

“Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa,” kata Bahlil dalam acara diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Ahad (9/1/2022).

Ia menilai, ada dua permasalahan utama dalam ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan dan harga pokok. Bangsa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintah saja, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri atau perusahaan BUMN. Maka perlu dibantu sektor swasta yang bermuara pada investasi. Investasi harus didorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. 

“Penciptaan lapangan pekerjaan bisa didorong oleh sektor swasta. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah memberikan kemudahan perizinan pada sektor swasta. Kami juga mendorong anak muda untuk menjadi pengusaha agar menciptakan lapangan pekerjaan. Terakhir, kami mendorong investor dalam dan luar negeri agar segera mengeksekusi rencana investasinya karena itu akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Dari sisi investasi, Bahlil menyatakan persepsi global terhadap Indonesia pada 2021 sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2021 cenderung naik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah harus menjaganya dengan menetapkan strategi menjaga stabilitas manajemen Covid-19, stabilitas politik dan bagaimana membangun persepsi positif dari rakyat Indonesia. 

Mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027, Bahlil menyatakan hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha. “Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur, alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan,” ujar dia.

Menutup tanggapannya atas hasil survei, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritas. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Bahlil juga optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan target investasi tahun 2021 Rp 900 triliun akan tercapai, disusul dengan rencana pencapaian target investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler