Pasukan Rusia Mulai Mundur dari Kazakhstan, AS Gembira

REPUBLIKA.CO.ID, NUR-SULTAN -- Pasukan yang dipimpin Rusia memulai proses penarikan pasukan selama dua hari setelah menstabilkan negara Asia Tengah itu dari gelombang unjuk rasa. Hal ini disampaikan Presiden Kassym-Jomart Tokayev dalam pidatonya di parlemen, Selasa (11/1/2022).

Dalam pidato yang disampaikan melalui video itu, Tokayev menunjuk pemerintahan baru yang dipimpin pejabat karier Alikhan Smailov. Langkah ini dinilai sebagai upayanya untuk menjauhkan diri dari mantan presiden Nursultan Nazarbayev.

Tokayev mengatakan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi dapat dibenarkan. Ia juga menekan Nazarbayev yang berkuasa selama tiga dekade untuk membagi kekayaannya dengan negara.

Banyak pengamat yang menilai gesekan antar klan di tingkat elite memainkan peran besar dalam kekerasan paling mematikan sejak Kazakhstan merdeka 30 tahun yang lalu. Pekan lalu, pengunjuk rasa membakar gedung-gedung di kota terbesar negara itu Almaty.

Tokayev menuturkan Nazarbayev mundur dari posisinya sebagai Dewan Keamanan. Dewan Keamanan adalah lembaga berkuasa yang membuat Nazarbayev tetap sangat berpengaruh di Kazakhstan meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden sejak 2019.

"(Terima kasih pada Nazarbayev) sekelompok perusahaan yang sangat untung muncul di negara ini serta sekelompok orang yang sangat kaya bahkan untuk standar internasional," kata Tokayev dalam pidatonya di parlemen.

"Saya pikir sudah waktunya mereka membayar iuran pada rakyat Kazakhstan dengan sistematis dan teratur," tambahnya.

Ia tidak menyebutkan nama mereka, tapi orang-orang terkaya di Kazakhstan merupakan orang-orang dekat Nazarbayev. Termasuk putrinya Dinara dan suaminya serta ayah mertua cucunya.

Tokayev mengatakan sistem finansial didominasi kelompok-kelompok bisnis besar. "Berdasarkan prinsip 'semuanya untuk teman, dan hukum untuk semua orang'," katanya.

Dalam pidatonya ia membahas tentang inisiatif untuk menyempitkan ketimpangan kekayaan, menaikkan pajak pada sektor pertambangan, dan menghilangkan kecurangan dalam lelang negara dan bidang-bidang yang menjadi kepentingan bisnis Nazarbayev.

Tokayev juga mengkritik pejabat keamanan dengan menuduh mereka meninggalkan pos-pos mereka sehingga pengunjuk rasa dapat merebut senjata dan mengambil dokumen sensitif. Ia juga menyalahkan kelompok radikal dari luar negeri dan "teroris" atas kekerasan yang terjadi pekan lalu.

Tokayev menyebut Komite Keamanan Nasional (NSC) Kazakhstan tidak hanya gagal mencium bau ancaman tapi juga tidak bertindak dengan tepat selama gejolak unjuk rasa. Di beberapa kota, petugas keamanan meninggalkan gedung-gedung, senjata-senjata, dan dokumen rahasia.

Faktar Tokayev meminta bantuan pasukan yang dipimpin Rusia untuk membantu menstabilkan situasi ke ibukota Nur-Sultan memicu spekulasi misi pasukan itu untuk melindungi pemerintah dan Tokayev. Presiden tampaknya tidak percaya dengan pasukan keamanannya sendiri.

Tokayev memecat kepala NSC Karim Masimov pada 5 Januari lalu. Kemudian Masimov ditahan atas tuduhan pengkhianatan.

Pekan lalu, Tokayev meminta Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia untuk mengirimkan pasukan mereka di puncuk unjuk rasa. Presiden itu menuduh pengunjuk rasa mencoba melakukan kudeta di negara kaya minyak tersebut.  

Ia mengatakan misi CSTO ke Kazakhstan merupakan operasi yang sah. Washington mempertanyakan durasi misi yang melibatkan 2.030 pasukan dan 250 perangkat militer tersebut sehingga menimbulkan respons keras dari Moskow. Tokayev menegaskan misi utama CSTO sudah selesai dengan berhasil. Mereka akan memulai fase penarikan pasukan dalam dua hari dan seluruh pasukan sudah mundur dalam 10 hari.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price mengatakan Washington menyambut baik penarikan pasukan aliansi pertahanan bekas Uni Soviet yang dipimpin Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dari Kazakhstan. Menurut AS, Presiden Tokayev sudah selesai dengan sukses.

"(CSTO) harus menjaga komitmen mereka untuk segera meninggalkan Kazakhstan seperti yang diminta pemerintahnya," kata Price, Rabu (12/1/2022).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kemenangan berhasil mempertahankan Kazakhstan dari apa yang menurutnya teroris yang didukung negara asing. Pihak berwenang mengatakan sebagian besar wilayah di negara berpopulasi 19 juta orang sudah kembali tertib.

Pihak berwenang Kazakhstan juga mengatakan hampir 10 ribu orang ditahan selama unjuk rasa. "Saat ini negara itu dalam teror yang tenang, semua orang ketakutan," kata aktivis hak asasi manusia Kazakhstan yang tinggal di Swedia, Botagoz Issayeva.

Ia mengatakan sekitar 50 aktivis turut ditahan dari rumah mereka dan belum terdengar kabarnya hingga saat ini. "Kami bahkan tidak tahu ke mana mereka dibawa dan di negara bagian mereka berada," kata Issayeva, wakil koalisi masyarakat sipil yang melobi Parlemen Eropa dan Kongres AS untuk menindak korupsi di Kazakhstan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika