Sekda DKI tak Memerinci Tunjangan Anies, Ketua DPRD Geram
“Ini saatnya transparansi jadi masyarakat bisa melihat dan menilai,” tegas Prasetyo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, mengaku tak membawa data tunjangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, seperti diminta oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Namun demikian, menurut Marullah, tunjangan Anies tidak akan lebih besar dari 0,15 persen sesuai pendapatan asli daerah (PAD) DKI saat itu.
“Itu sesuai PP No.109 Tahun 2020. 0,15 persen dari PAD maksimalnya, tapi kami belum pernah sampai angka segitu,” kata Marulloh di rapat Badan Anggaran di DPRD DKI, saat dicecar Prasetyo soal tunjangan eksekutif DKI, Kamis (13/1).
Menanggapi hal tersebut, Prasetyo bersikukuh meminta pemaparan angka dari Sekda. Namun demikian, Marullah mengatakan jika tidak ada nominal jelas merujuk pada tunjangan Anies.
“Jadi angkanya hanya persentase dari PP, jumlahnya sesuai PAD,” lanjut Marullah kepada Prasetyo.
Di lokasi sama, Prasetyo menambahkan, jawaban Sekda DKI terlalu ditutup-tutupi. Menurutnya, jawaban dari Sekda mirip jawaban yang khusus ditujukan pada anak kecil.
“Ini saatnya transparansi jadi masyarakat bisa melihat dan menilai,” tegas Prasetyo.
Jika menghitung PAD tahun tertentu, jawaban seharusnya lengkap, kata Prasetyo, bisa jelas dimuka. Namun demikian, aturan PP 109 Tahun 2020, lanjut dia, terlalu bias dan tidak bisa dimengerti secara utuh.
“Normatif silakan, tapi jangan kita diakali aja kaya anak kecil kita. Tolong pak sekda,” jelas dia.
Permintaan Prasetyo itu, mengacu pada evaluasi Raperda APBD DKI 2022 oleh Kemendagri. Dikatakan, dalam sorotannya, Kemendagri melihat alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI senilai Rp 177,37 miliar. Jumlah tersebut, naik Rp 26,42 miliar dibandingkan tahun lalu, sekitar Rp 150,94 miliar.
Prasetyo kecewa dengan adanya kritikan publik terhadap wacana kenaikan tunjangan gaji anggota DPRD. Padahal menurut dia, tunjangan DPRD tidak jauh lebih kecil dari eksekutif Pemprov DKI.
Sebagai informasi, dalam rincian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022, anggota dewan masing-masing akan mendapat total gaji sekitar Rp 139 juta.
Jika menilik pada rinciannya, belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI tahun ini ditetapkan Rp 177,37 miliar atau naik Rp 26,42 miliar dibandingkan tahun lalu, sebesar Rp 150,94 miliar.
Anggaran yang naik signifikan adalah belanja tunjangan perumahan senilai Rp 102,36 miliar. Jumlah tersebut, melonjak Rp 25,44 miliar dibandingkan tahun lalu Rp 76,92 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika