Emil: Prioritas Perpres 80/2019 pada Pembangunan Infrastruktur
Jatim juga ingin ada upaya pengendalian banjir di dalamnya.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan prioritas utama pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Emil menyatakan perpres tersebut akan berfokus pada pembangunan insfrastruktur serta pengendalian banjir di titik-titik rawan.
"Fokus utamanya memang pada pengembangan insfrastruktur namun kami ingin ada upaya pengendalian banjir di dalamnya. Karena dua hal tersebut yang tidak bisa ditunda," kata Emil, Selasa (18/1).
Emil berpendapat, hingga saat ini, salah satu pembangunan yang paling berdampak bagi kehidupan masyarakat dalam segala sektor adalah insfrastruktur. Ia optimistis, sebagai provinsi kontributor perekonomian nasional terbesar nomor 2, Jatim bisa menjaga daya saingnya.
"Kita paham bahwa pemerintah pusat memiliki banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Sabang hingga Merauke. Namun kami yakin, dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik Jatim bisa juga," ujarnya
Meski mengalami keterbatasan utamanya dalam hal permodalan, Emil mengaku ada hal yang bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pemrakarsa Green Infrastructure Initiative (GII) milik Jerman. Kerja sama yang direncanakan, di dalamnya juga terkait mitigasi banjir.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN / Bappenas, Josaphat Rizal Primana mengungkapkan, optimalisasi dalam upaya melaksanakan PSN yang tertuang dalam Perpres 80 harus dilihat berdasarkan konstelasi tiap daerahnya. Artinya, kata dia, harus dilakukan pemetaan bersama.
"Sesuai Pak Wagub sampaikan tadi, bahwa memang kita harus paham mana yang prioritas, mana yang second line. Tapi kita juga harus memastikan bahwa pembangunan ini terintegrasi," ujarnya.
Josaphat menyampaikan, keterbatasan dalam hal permodalan harus sedini mungkin ditangani dengan mencari opsi pendanaan lain. Misalnya dengan memanfaatkan mitra yang sudah bekerja sama.
"Bisa lewat GII seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya yang akan kita upayakan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur ini akan mengedepankan sustainability," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika