Sejumlah Minimarket di Padang Panjang Mulai Jual Minyak Goreng Bersubsidi

Harga minyak goreng di minimarket dan pasar tradisional Padang Panjang beragam

REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Pedagang menata minyak goreng. (ilustrasi) Harga minyak goreng di minimarket dan pasar tradisional Padang Panjang beragam
Rep: Febrian Fachri Red: Nashih Nashrullah

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PANJANG— Pemerintah Padang Panjang melakukan pemantauan harga minyak goreng bersubsidi kelima minimarket/swalayan yang ada di Kota Padang Panjang.

Baca Juga


Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemko Padang Panjang, Putra Dewangga, mengatakan dari pemantauan yang dilakukan, menurut Putra, harga minyak goreng curah/tanpa merk dan minyak goreng bermerek di pasar tradisional masih berada pada harga Rp 19.500/liter dan Rp 22 ribu/liter. 

"Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako juga telah melakukan pemantauan harga minyak goreng bersubsidi kelima minimarket/swalayan yang ada di Kota Padang Panjang. Harganya beragam," kata Putra, Sabtu (29/1). 

Ia menjabarkan, di AB Mart sudah tersedia beberapa minyak goreng bermerek bersubsidi. Di antaranya satu minyak goreng premium merek Sania dan dua minyak goreng biasa merk Mitra dan Sipp. 

Di Paris Swalayan, tersedia dua minyak goreng biasa bersubsidi, yaitu Salvaco dan Sipp. Sedangkan di Arena Mart, tersedia satu  minyak goreng premium bersubsidi yaitu Tropical. Sedangkan di Dilaraf Mart dan Azzura Mart yang disurvei, belum tersedia minyak goreng bersubsidi dari pemerintah, baik yang biasa maupun premium. 

Putra menjelaskan upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasar, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. 

Permendag tersebut menetapkan, terhitung 1 Februari HET untuk minyak goreng sawit Rp 11.500/liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500/liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14 ribu/liter untuk minyak goreng kemasan premium. 

Untuk distribusi minyak goreng bersubsidi di Sumatra Barat termasuk Kota Padang Panjang, sebut Putra, masih relatif lambat. Ini dikarenakan penyaluran awal dilakukan melalui ritel modern yang tergabung ke  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). "Sedangkan pedagang Kota Padang Panjang masih sedikit yang bergabung ke Aprindo," ucap Putra. 

Disperdakop UKM Padang Panjang kata dia telah mendorong pedagang ritel di Padang Panjang untuk bergabung ke Aprindo. Kemudian mendorong pedagang ritel untuk berhubungan langsung dengan distributor.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler