China Singgung AS Sebagai Penentu Masalah Rudal Balistik Korut

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Utusan China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zhang Jun mengatakan, kunci untuk memecahkan masalah program rudal balistik dan nuklir Korea Utara ada di tangan Amerika Serikat (AS). Dia mendesak Washington untuk menunjukkan lebih banyak ketulusan dan fleksibilitas jika menginginkan terobosan.

"Mereka harus datang dengan pendekatan, kebijakan dan tindakan yang lebih menarik dan lebih praktis, lebih fleksibel dalam mengakomodasi masalah Korea Utara," ujar Zhang pada Jumat (4/2/2022).

Zhang berbicara menjelang pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB yang diminta oleh AS. Pertemuan ini untuk membahas peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara pada pekan lalu.

Menurut Zhang, Dewan Keamanan PBB seharusnya hanya mengeluarkan pernyataan jika itu membantu untuk mengurangi ketegangan. Pernyataan seperti itu juga harus disetujui dengan konsensus.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan akan terus menekan Korea Utara. Dia juga membacakan pernyataan bersama oleh lebih dari separuh Dewan Keamanan PBB yang mengutuk peluncuran rudal terbaru Korea Utara. Pernyataan ini memperingatkan bahwa sikap diam yang terus-menerus oleh badan beranggotakan 15 negara itu hanya akan membuat Pyongyang berani.

Thomas-Greenfield mengatakan tidak ada alasan bagi Dewan Keamanan untuk menghargai Pyongyang atas uji coba rudal balistiknya. Sebanyak delapan anggota dewan yang terdiri dari AS, Albania, Brasil, Prancis, Irlandia, Norwegia, Uni Emirat Arab, dan Inggris ditambah Jepang menggambarkan peluncuran terbaru rudal Korea Utara sebagai eskalasi signifikan. Tindakan itu berusaha untuk semakin mengacaukan kawasan.

"Kami meminta semua anggota dewan untuk berbicara dengan satu suara dalam mengutuk tindakan berbahaya dan melanggar hukum ini," kata delapan anggota dewan dan Jepang dalam pernyataan itu.

Mereka mengatakan Korea Utara telah melakukan sembilan peluncuran rudal balistik pada Januari. Tindakan ini dinilai sebagai jumlah terbesar dalam satu bulan dalam sejarah senjata pemusnah massal dan program rudal balistiknya.

Uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara dilarang oleh Dewan Keamanan PBB. Para diplomat mengatakan AS telah mengusulkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan.

"Biaya dari diamnya dewan terlalu tinggi. Ini akan memberanikan DPRK untuk lebih jauh menentang komunitas internasional," kata delapan anggota dewan dan Jepang dalam pernyataan itu merujuk nama resmi Korea Utara.

Korea Utara mengkonfirmasi pada awal pekan bahwa telah meluncurkan rudal balistik Hwasong-12, senjata yang sama yang pernah mengancam akan menargetkan wilayah AS di Guam. Tindakan itu memicu kekhawatiran jika negara bersenjata nuklir itu dapat melanjutkan pengujian jarak jauh. Ini adalah pertama kalinya Korea Utara menguji coba rudal berkemampuan nuklir sebesar itu sejak 2017.

Pyongyang telah menunda uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal balistik jarak jauh sementara pemimpin Kim Jong Un bertemu dengan pemerintah Washington saat itu. Presiden AS Donald Trump  melakukan perbincangan dengan Kim di Singapura pada 2018 dan Vietnam pada 2019.

Diplomasi dengan Korea Utara terhenti sejak pertemuan puncak antara Trump dan Kim yang gagal menghasilkan kesepakatan. Pyongyang ingin sanksi Washington dan PBB dihapus. Belum ada pelonggaran tindakan AS atau PBB, tetapi China dan Rusia mengatakan Dewan Keamanan harus mempertimbangkan langkah semacam itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika