Menlu Retno Telepon Lavrov Tekankan Perdamaian Atas Krisis Rusia-Ukraina
Retno dalam pesannya meminta semua pihak dapat menahan diri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov, Rabu (9/2/2022). Menlu Retno menekankan pesan perdamaian terkait krisis Rusia dan Ukraina.
"Ibu Menlu Retno berbicara dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov kemarin, dan menyampaikan pesan perdamaian agar semua pihak memberikan kesempatan bagi dialog dan diplomasi untuk bekerja dalam situasi sulit ini," ujar Kepala Biro dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Achmad Rizal Purnama dalam press briefing virtual, Kamis (10/2/2022).
Rizal mengatakan, bahwa Indonesia mengikuti dengan penuh keprihatinan mengenai perkembangan situasi di perbatasan Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, Retno dalam pesannya meminta semua pihak dapat menahan diri.
"Semua negara bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan perdamaian. Sebab konflik tidak ada manfaatnya dan energi dunia saat ini harus diarahkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dunia," ujar Rizal mengutip Retno.
Dalam pembicaraan dengan Lavrov, Retno juga menyampaikan bahwa rakyat dunia tidak menginginkan konflik apalagi perang. Jika terjadi, lanjutnya, pasti akan berpengaruh pada upaya global untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi.
"Intinya di setiap pembicaraan dengan menlu dunia, Retno meminta konflik apapun diselesaikan dengan perundingan dan pembicaraan," kata Rizal.
Sementara itu menyoal situasi di Ukraina, Direktur Perlindungan dan Badan Hukum WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha menyampaikan bahwa kondisi terkini di negara tersebut aman dan tenang. Para WNI di sana juga sudah membangun grup WhatsApp guna melaporkan situasi terkini.
"Kondisi di Ukraina normal, dan kondisi WNI di sana sehat, aman, dan tenang," kata Judha dalam press briefing yang sama.
Judha mencatat hingga kini terdapat 145 WNI yang tersebar di sejumlah kota Ukraina, termasuk paling banyak berada di ibu kota Kiev. Kemenlu hingga kini telah bekerja sama dengan Kedutaan Besar (KBRI)Kiev, Warsawa, dan Moskow bersama kementerian dan lembaga terkait dalam membangun rencana kontingensi untuk antisipasi jika terjadi eskalasi.
"Rencana kontingensi ini merupakan standar yang dimiliki oleh seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri," ujarnya.
Judha menjelaskan rencana kontingensi memuat tiga tahap diantaranya status darurat 3, 2, dan satu yang di dalamnya terdapat parameter masing-masing langkah yang ditetapkan oleh pihak perwakilan Indonesia di luar negeri termasuk di Ukraina. Sementara Keputusan mengevakuasi WNI di Ukraina harus didasarkan pada asesmen kantor perwakilan Indonesia.
"Kedutaan Besar RI di Kyiv akan berikan masukan tingkatan ancaman bagi WNI berikut membahas bersama Jakarta rencana kontijensi yang diperlukan," ujar dia.
Selain membahas krisis Ukraina, Retno dan Lavrov dilaporkan membahas hubungan bilateral kedua negara. Rusia dan RI juga membicarakan soal rencana beberapa kunjungan tingkat tinggi di masa pandemi.
"Ini masih dilihat lagi jadwal masing-masing kedua negara," tukas Rizal.