Menkeu: Sektor Pangan Masuk dalam Program Prioritas APBN 2022
Sektor pertanian masuk kategori tiga dimana anggarannya Rp 178,32 triliun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa sektor pangan masuk dalam program prioritas penanganan pemulihan ekonomi nasional yang kini mulai membaik setelah dalam beberapa tahun terakhir Indonesia terguncang krisis pandemi Covid-19. Terutama pasca terkonfirmasinya varian baru Omicron yang melanda seluruh dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sektor pertanian masuk kategori tiga, dimana terdapat anggaran Rp 178,32 triliun dari total Rp 455,62 triliun pada program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran sebesar itu nantinya diperuntukkan untuk program padat karya, pariwisata ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM, PMN dan insentif perpajakan.
Sementara anggaran pos kedua diduduki program perlindungan masyarakat yang mencapai Rp 154,76 triliun, dimana nantinya akan tersebar pada lanjutan bansos (PKH, sembako), kartu pra kerja, BLT Desa, jaminan kehilangan pekerjaan dan antisipasi perluasan perlinsos.
"Kelompok ketiga yaitu meliputi penanganan kesehatan seperti anggaran vaksinasi, perawatan pasien, insentif nakes dan insentif perpajakan yang mencapai Rp 122,54 triliun. Angka ini sifatnya masih sementara karena APBN menjadi instrumen yang fleksibel dan pasti akan mengalami beberapa perubahan disetiap pos-pos nya," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (23/2/2022).
Dari berbagai kegiatan yang telah dilewati selama tahun 2021, Sri memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kian membaik. Salah satunya dipengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang terus mengalami surplus selama berturut-turut, dimana pada Januari lalu surplus sebesae 0,93 miliar dolar AS.
"Ekspor pada bulan Januari juga mencapai 19,16 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 25,31 persen (yoy) terutama di dorong oleh ekspor nonmigas seperti bahan bakar mineral, lemak hewan nabati, mesin dan perlengkapan elektrik," katanya.
Namun demikian, Menkeu mengingatkan agar Indonesia tetap dalam sikap waspada mengingat pandemi belum berakhir. Ke depan, akan muncul dinamika baru yang harus diwaspadai seperti geopolitik, sentimen global fa tempering yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan juga akan mempengaruhi polatifitas pasar keuangan.
"Ini adalah suatu trend yang harus kita waspadai meskipun bulan januari cerita pemulihan ekonomi kita sangat kuat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika