Media Pemerintah Rusia Kena Blokir Terima Pendapatan Iklan
Aksi blokir dilakukan agar pemerintah Rusia tidak mendapat keuntungan dari invasi.
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perusahaan induk Google yakni Alphabet Inc melarang media milik pemerintah Rusia, RT dan saluran lainnya menerima uang iklan dari situs, aplikasi dan video Youtube mereka. Langkah serupa yang dilakukan Facebook setelah Rusia menginvasi Ukraina.
Youtube yang dimiliki Google mengatakan karena "situasi luar biasa" maka "kemampuan sejumlah saluran menghasilan uang melalui Youtube dihentikan sementara." Keputusan ini juga berlaku pada beberapa saluran Rusia yang mendapatkan sanksi terbaru termasuk dari Uni Eropa.
Sebagian besar penempatan iklan dikendalikan oleh Youtube. Google menambahkan mereka juga melarang media-media Rusia yang didanai pemerintah menggunakan teknologi iklan untuk menarik pendapatan dari situs dan aplikasi mereka sendiri.
Juru bicara Google Michael Aciman mengatakan media-media Rusia juga tidak bisa membeli iklan melalui Google Tools atau memasang iklan di layanan-layanan Google seperti mesin pencari dan Gmail. "Kami dengan aktif mengawasi perkembangan terbaru dan akan mengambil langkah lebih jauh bila diperlukan," kata Aciman, dikutip dari Reuters, Senin (28/2/2022).
Pada Rabu (23/2/2022) lalu Uni Eropa menerapkan sanksi pada individu tertentu termasuk pemimpin redaksi RT dan "tokoh utama" propaganda Rusia, Margarita Simonyan. Juru bicara YouTube Farshad Shadloo mengatakan video-video dari media yang dibatasi juga tidak akan banyak muncul di halaman rekomendasi.
Ia menambahkan sesuai dengan permintaan pemerintah Ukraina, RT dan beberapa saluran Rusia lainnya sudah tidak bisa diakses di Ukraina. Pada Sabtu kemarin di Twitter, Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov mengatakan ia telah menghubungi Youtube "untuk memblokir saluran propaganda Rusia seperti Russia 24, TASS, RIA Novosti."
RT dan Simonyan tidak menanggapi permintaan komentar. Youtube menolak mengidentifikasi saluran-saluran lain yang mereka batasi selain RT. Selama bertahun-tahun anggota parlemen dan pengguna meminta Google bertindak untuk membatasi saluran yang berkaitan dengan pemerintah Rusia.
Sebab dikhawatirkan saluran-saluran tersebut menyebar informasi palsu dan mendapat keuntungan dari itu. Badan penelitian digital Omelas mengatakan selama dua tahun sampai Desember 2018 Rusia menerima sekitar 7 hingga 32 juta dolar AS dari iklan 26 saluran Youtube yang didukung pemerintah.
Sebelumnya Youtube mengatakan tidak akan memperlakukan saluran yang didanai pemerintah dengan cara berbeda dalam hal pembagian pendapatan. Terutama bila mereka mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.
Pada Jumat kemarin Meta Platforms Inc, perusahaan induk Facebook melarang media pemerintah Rusia menjalankan iklan dan menerima pendapatan dari iklan di platform mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika