Puan Ingatkan Bambang-Dhony Komunikasikan Perkembangan Pembangunan IKN ke DPR
Ketua DPR mengatakan, DPR menantikan kerja sama dengan Otorita IKN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala Otorita dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar Bambang dan Dhony terus berkomunikasi dengan DPR melaporkan setiap perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Puan mengatakan, DPR menantikan kerja sama dengan Otorita IKN.
"Sebagai representasi rakyat, DPR punya kewajiban untuk mengetahui setiap detail pembangunan IKN agar dapat ikut mensosialisasikan perkembangan IKN kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan. Selamat bekerja untuk Pak Bambang dan Dhony," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/3/2022) lalu.
Puan juga berpesan agar keduanya segera membentuk struktur organisasi sehingga pembangunan IKN Nusantara bisa semakin cepat dikerjakan. Agar pengelolaan pembangunan IKN berjalan optimal, Puan juga mengingatkan Bambang-Dhony untuk dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian-kementerian serta lembaga/instansi terkait yang sudah lebih dulu terlibat.
"Lakukan koordinasi yang efektif, termasuk dengan setiap pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Implementasikan semua rancangan proyek pembangunan IKN Nusantara sebaik-baiknya agar hasilnya tidak mengecewakan rakyat," ujarnya.
Dirinya juga mengapresiasi dipilihnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dalam memimpin pembangunan IKN Nusantara. Mantan Menko PMK itu berharap keduanya bisa mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat.
"Keduanya memiliki rekam jejak yang baik dan kita berharap agar bisa bekerja cepat mewujudkan IKN sebagai kota masa depan," ujarnya.
Namun demikian, dirinya juga meminta agar pembangunan IKN dilakukan dengan adil dan melindungi warga lokal serta ramah lingkungan. Jangan sampai pembangunan IKN merugikan warga setempat.
"Kita berharap IKN Nusantara bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan, tapi jangan sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika