Jokowi: Penyatuan Tanah dan Air di IKN Wujud Kebhinekaan dan Persatuan
Seluruh gubernur membawa tanah dan air dari daerahnya masing-masing.
REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Pada hari ini Senin 14 Maret 2022 kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi di Kawasan Titik Nol IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).
Prosesi ini dihadiri oleh seluruh gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi dan juga 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Seluruh gubernur membawa tanah dan air dari daerahnya dan kemudian diserahkan kepada Presiden.
Jokowi menjelaskan, simbolisasi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia tersebut merupakan bentuk kebhinekaan yang dimiliki Indonesia. Selain itu, juga merupakan lambang persatuan erat seluruh bangsa Indonesia.
"Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud," jelasnya.
Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh gubernur, lembaga-lembaga tinggi negara, MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah Swt memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini," kata dia.
Dalam acara ini turut dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.