Rachmat Gobel Sarankan Gelar Rapat Gabungan Sebelum Bentuk Pansus Migor
Rapat gabungan tersebut diharapkan juga dihadiri Menperin, dan Mentan.
REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA--Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menyikapi soal adanya usulan agar dibentuknya panitia khusus (pansus) hak angket soal minyak goreng. Menurutnya pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk membicarakan soal neraca pangan.
"Kita membahas bersama-sama pemerintah tentang neraca pangan kita seperti apa. Kalau migor kecil, ini kita bicara besar. Di situlah rapat gabungan kita laksanakan sebelum bicara pansus. Kita bicara dulu tentang neraca pangan kita seperti apa," kata Gobel, disela-sela sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).
Ia mengatakan dalam rapat gabungan tersebut diharapkan juga dihadiri Menperin, dan Mentan. Kehadiran Mentan dalam rapat gabungan itu dinilai penting agar produk-produk yang dihasilkan punya nilai tambah. "Tidak mentah saja gitu. Untuk membangun ketahanan pangan kita," ujarnya.
Menurutnya pansus adalah jalan terakhir. Namun yang paling penting adalah bagaimana memecahkan persoalan bersama, tidak hanya satu kementerian perdagangan saja. "Harus melibatkan kementerian lain, kementerian perin, kemen sdm, karena ada pupuk, karena menyangkut gas, kalau pertanian juga ada kaitannya dalam hal pertanian kita yang ada di Indonesia seperti apa," ucapnya.
Politikus Partai NasDem itu juga membantah soal adanya mafia minyak goreng di indonesia. Namun yang ada menurutnya hanyalah kesalahan dalam membuat kebijakan."Ya kan, dia lihat ada celah peraturan yang salah lengah ya dia masuk jadi jangan kita lansung mencap bahwa ini adalah mafia," katanya.
Sebelumnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menilai, kelangkaan dan kemahalan minyak goreng menjadi permasalahan yang menambah derita masyarakat. Fraksi PKS mengusulkan DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) hak angket kelangkaan dan kemahalan minyak goreng."Pada malam hari ini ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya pansus hak angket," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika