Ketua KPK Firli: Saya Kira PDIP Bisa Jadi Pelopor Budaya Antikorupsi
Hasto meminta semua kader PDIP ikut membangun budaya antikorupsi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK Firli Bahuri mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya antikorupsi. Pasalnya, hingga saat ini korupsi masih menjadi keprihatinan bersama.
"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya," kata Firli saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa.
Meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup, lanjut Firli, tetapi yang belum ada budaya antikorupsi. Firlu pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli dalam siaran persnya.
Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, dia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik (parpol) agar punya peran dalam pemberentasan korupsi. Selain merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara.
Parpol, lanjut Firli, menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan parpol yang menentukan segala lapisan kepemimpinan."Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ucap Firli.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil pada acara pendidikan kader PDI Perjuangan. Menanggapi paparan Firli bahwa perlunya menerapkan budaya antikorupsi, Hasto mengatakan bahwa hal itu mulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi.
"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, semua kader PDI Perjuangan harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika