Kapolri Ingatkan Personel Waspadai Kenaikan Harga Pangan Jelang Puasa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengingatkan satuan kerja wilayah (Satkerwil) Polri untuk mewaspadai kenaikan harga pangan jelang bulan puasa Ramadhan. Menurut jenderal bintang empat itu, kenaikan harga yang tidak terkendali akan membahayakan bila tidak segera diatasi, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas).

"Kita akan memasuki bulan Ramadhan di mana harga-harga komoditas dan bahan pokok akan naik. ini menjadi ancaman apabila tak bisa diatasi," kata Sigit. Arahan ini disampaikan oleh Sigit saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan beberapa satuan kerja di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Dalam arahannya, Sigit menyampaikan, Polri yang kuat menjaga stabilitas kamtibmas menjadi salah satu kunci utama agar seluruh kebijakan nasional dan harapan masyarakat terhadap Polri bisa diwujudkan."Ini menjadi bagian yang harus dipahami semua jajaran Polri, dan saling bersinergi menjaga kekuatan kesehatan yang ada sehingga warna dan persepsinya menjadi satu," ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu pun mengingatkan jajarannya untuk tidak pernah lepas dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis serta dampak situasi global yang menimbulkan ketidakpastian.Ia mencontohkan pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh negara di dunia dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Kemudian invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan dampak bagi Indonesia. Fenomena ini, kata Sigit harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sebab, jika tidak akan menimbulkan gangguan kamtibmas.

Dalam kesempatan itu juga, mantan Kadiv Propam Polri ini menuturkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Semua informasi yang ada di dalam maupun luar negeri akan berdampak bagi situasi keamanan negara.

Menurut dia, hal ini menurutnya harus diikuti perkembangannya agar mengetahui langkah yang dilakukan jika terjadi sesuatu.Tak hanya itu, ia pun meminta jajarannya untuk mengetahui kerja makro dan mikro di lapangan. Kerja makro adalah hal besar dilaksanakan negara dan mikro hal-hal menjadi tugas pokok Polri.

Indonesia, lanjut Sigit saat ini sedang berusaha terus menjaga pertumbuhan ekonomi berada di atas lima persen. Pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap defisit negara dengan mengendalikan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.Ia juga menyampaikan, refocusing membuat APBN menjadi kurang maksimal. Beban APBN menjadi berat, sehingga pemerintah melakukan langkah dengan membesarkan sektor investasi di angka 85 persen.

"Saat ini sedang dikawal dan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan tentunya ini bagian upaya Polri yang 85 persen bisa dilaksanakan maksimal," papar Sigit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika