Figur Penjabat Kepala Daerah Disarankan Mengenal Wilayah Kerjanya
Pengisian jabatan juga disarankan diambil dari kalangan sipil.
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO--Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengatakan figur yang akan menempati posisi penjabat daerah sebelum pelaksanaan Pilkada 2024 harus mengenal wilayah kerjanya. Penjabat akan mengisi kekosongan kursi kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023.
"Selain mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh regulasi, juga sebaiknya mengenal daerah yang bersangkutan," kata Ahmad Sabiq di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (25/3/2022).
Menurut Sabiq, hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah meneguhkan tradisi demokrasi. Yaitu pengisian jabatan sipil yang diambil dari kalangan sipil. "Menurut saya figur penjabat juga perlu meneguhkan tradisi demokrasi, yaitu pengisian jabatan sipil yang diambil dari kalangan sipil," katanya.
Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu mencontohkan pada 2022 akan ada tujuh kepala daerah, yakni bupati/wali kota di Jawa Tengah yang selesai masa jabatannya. Yakni Kabupaten Banjarnegara, Batang, Brebes, Cilacap, Jepara, Pati, dan Kota Salatiga.
Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan kursi hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, kata dia, akan ada penjabat bupati yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah. Menurut dia, gubernur tentunya sudah memiliki kriteria terkait dengan figur yang akan mengisi kekosongan kursi hingga nantinya ada pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
"Ini sangat sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada," katanya.
Kendati demikian, dia berharap gubernur akan menunjuk figur penjabat yang cukup mengenal wilayah kerjanya. Hal ini dibutuhkan agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat di daerah tersebut.
Dengan adanya penjabat daerah yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan serta mengenal daerah yang bersangkutan, program pembangunan di wilayah tersebut akan terus berjalan dengan baik sampai ada kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024.