Produk Impor Dominasi Pasar, Komisi III: Awasi Marketplace!
Gerakan nasional untuk lebih mencintai produk nasional tidak bisa berdiri sendiri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh menilai perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung untuk mengamankan produk nasional dari ancaman produk impor wajib ditindaklanjuti. Ia mendesak kejaksaan mengawasi marketplace secara lebih serius.
Pangeran mengamati kebanyakan produk nasional jatuh tersungkur tidak mampu bersaing dengan harga produk impor yang dijual amat murah di pasaran. Ia menekankan gerakan nasional untuk lebih mencintai produk nasional tidak bisa berdiri sendiri.
"Untuk itu, menurut saya wajib dikawal secara ketat melalui perlindungan dan pengamanan kebijakan atas produk-produk nasional serta diperkuat oleh pengawasan dan penindakan di lapangan terhadap produk impor ilegal," kata Pangeran di Jakarta, Ahad (27/3/2022).
Pangeran meyakini ketidakmampuan produk nasional untuk bersaing dengan barang-barang impor bukan hal main-main. Ia menyinggung barang-barang impor dijual dengan harga murah di pasar domestik. Apalagi di Marketplace banyak tawaran produk Cina yang murah dan mudah didapat.
"Melihat fakta ini, maka tidak heran, produk-produk nasional yang lahir dari industri rakyat, seperti perhiasan perak, tembaga, kuningan, dan lain-lainnya banyak yang gulung tikar. Industri konveksi pakaian jadi juga mengalami masa sulit saat ini, bukan saja karena pandemi Covid-19, tetapi juga mereka kalah bersaing dengan harga murah dari produk impor," ujar politikus PAN itu.
Pangeran berharap kejaksaan mampu mengendus permainan pat-gulipat impor barang. Termasuk di dalamnya tidak tertutup kemungkinan penyelundupan barang murah dari luar negeri melalui titik-titik kawasan tertentu, maupun di gudang-gudang milik bea cukai.
"Awasi marketplace secara lebih serius lagi. Kita mesti memiliki tanggung jawab bersama bahwa mengamankan produk nasional adalah masuk dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi kita," kata Pangeran.
Presiden Jokowi geram lantaran banyak kementerian yang masih mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka. Jokowi bahkan menyebut Indonesia bodoh akibat lebih tingginya konsumsi barang impor di dalam negeri.
Jokowi lalu meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mengawasi dan menindak peredaran barang-barang impor yang dicap sebagai produk lokal. Hal itu sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penggunaan barang-barang buatan dalam negeri.
"Saya awasi betul itu, saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri," kata dia saat menyampaikan pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, yang disimak secara virtual dari Jakarta, Jumat (25/3/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika