Kemenag Gandeng DPAD se-Indonesia Soal Kepustakaan Islam
Sistem literasi digital ini perlu diperkaya fitur-fitur yang sifatnya layanan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan kerjasama kepustakaan Islam dengan seluruh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kemenag, Prof Kamaruddin Amin saat membuka Harmonisasi dan Sinkronisasi Layanan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
"Tahun ini kita menargetkan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi untuk melakukan kerjasama dengan perpustakaan daerah. Kita harus memastikan perpustakaan masjid dan mushola diperhatikan. Saya kira program di kepustakaan Islam sudah bagus," kata Kamaruddin melalui pesan tertulis kepada Republika, Selasa (29/3/2022).
Ia mengatakan, terkait literasi digital, Kemenag memiliki Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (Elipski). Menurutnya, sistem literasi digital ini perlu diperkaya fitur-fitur yang sifatnya layanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, penguatan literasi keagamaan di masjid dan mushola bermanfaat bagi penceramah maupun imam masjid untuk meningkatkan referensi.
Koordinator Fungsi Kepustakaan Islam Kemenag, Abdullah Alkholis, mengatakan, tiga bulan pada awal tahun 2022, Kemenag sudah melakukan kerjasama dengan tiga DPAD. Di antaranya DPAD Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Kerja sama dengan DPAD di tiga wilayah tersebut semuanya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag.
"Alhamdulillah, sejauh ini Kemenag sudah melakukan kerja sama dengan DPAD di tiga wilayah yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Sesuai arahan Dirjen Bimas Islam, kita berupaya untuk menyelesaikan penandatanganan kerjasama dengan DPAD di seluruh Indonesia. Jadi memang kerja sama ini sangat penting dilakukan," jelasnya.
Alkholis mengatakan, untuk mengejar target tersebut, Direktorat Urais Kemenag memiliki cara, yaitu dengan memberikan contoh draf kerjasama yang disebarkan kepada Kantor Wilayah Kemenag di seluruh Indonesia. Cara ini, menurutnya, bisa mengurangi beban waktu yang tersisa sembilan bulan pada tahun 2022.
"Kita memberikan contoh draf kerjasama dengan DPAD kepada Kantor WIlayah Kemenag seluruh provinsi. Jadi tugas mereka adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan DPAD terkait teknis pelaksanaan penandatanganan kerjasama. Kita memang menargetkan untuk seluruh Indonesia bisa dilakukan kerjasama," ujarnya.
Dalam waktu dekat ini, Alkholis mengungkapkan, Ditjen Bimas Islam Kemenag akan melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Rencananya penandatanganan kerjasama akan dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Kepala Perpusnas dalam tempo satu hingga dua pekan ke depan.
"Langkah ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan literasi khazanah keagamaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika