Yogya Targetkan Zero Stunting pada 2024
Penanganan stunting masih harus menjadi perhatian lebih lanjut di Kota Yogyakarta.
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan zero stunting pada 2024 mendatang. Berbagai upaya pun dilakukan dalam rangka menekan angka stunting di Kota Yogyakarta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Edy Muhammad mengatakan, pihaknya membentuk tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Termasuk bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mencapai target zero stunting di 2024.
Pembentukan tim percepatan penurunan stunting ini dilakukan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan. Meskipun begitu, Edy menyebut pembentukan tim di tingkat kecamatan masih kecil yakni hanya 35 persen.
Sedangkan, pembentukan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kelurahan menunjukan hasil yang memuaskan yaitu sekitar 50 persen. Kedepannya, diharapkan akan lebih banyak tim percepatan penurunan stunting yang terbentuk Kota Yogyakarta untuk mewujudkan zero stunting.
"Dalam pencegahannya, pemkot turut mengaktifkan posyandu guna melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan melakukan audit stunting sebagai langkah awal," kata Edy belum lama ini.
Penanganan stunting masih harus menjadi perhatian lebih lanjut di Kota Yogyakarta. Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko mengatakan, angka stunting masih cukup besar.
"Analisa data akhir Maret yang dilakukan melalui kerja sama dengan UGM, Kedokteran UGM, ada sekitar 1.132 kasus balita dengan gradasi yang perlu dicermati," kata Danang.
Danang menuturkan, pihaknya akan mendukung segala bentuk penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Termasuk melakukan monitoring terkait stunting agar dapat terwujud zero stunting.
Dalam mendukung zero stunting ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus berkolaborasi. Gerakan zero stunting, katanya, perlu dilakukan dan menjadi salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat.
"Diharapkan seluruh OPD menjadikan gerakan ini sebagai gerakan utama dalam program kerja, karena jika tidak dituntaskan maka akan berdampak pada masa depan bangsa," kata Heroe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika