Harga Komoditas Pangan dan Energi Naik, Jokowi Minta Perlindungan Sosial Dipertebal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pemerintah terus mempertebal program perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak kenaikan berbagai komoditas baik pangan maupun energi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat di antaranya yakni Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT minyak goreng, dan juga BLT dana desa.

Hal ini disampaikannya usai sidang kabinet paripurna tentang antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). “Pemerintah memberikan subsidi langsung, yang kemarin terkait dengan Kartu Sembako 18,8 (juta) plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya Rp 300 ribu untuk 3 bulan atau Rp 100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan. Dan diharapkan dalam bulan ramadan bisa diberikan. Dan program BLT dana desa untuk terus dilanjutkan,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program baru yakni bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp 3,5 juta yang senilai Rp 1 juta per penerima. Program bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun.

Airlangga juga mengatakan, terdapat usulan untuk memberikan Bantuan Presiden Usaha Mikro sebesar Rp 600 ribu per penerima dengan sasaran sekitar 12 juta.

Ia menjelaskan, kenaikan berbagai komoditas pangan maupun energi di dunia saat ini merupakan dampak dari geopolitik di Rusia dan Ukraina. Kondisi ini, kata dia, berdampak baik pada kenaikan harga komoditas dan juga kenaikan inflasi di Indonesia. Yakni mulai dari gas alam, batu bara, minyak mentah, minyak kelapa sawit, hingga gandum.

“Oleh karena itu Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan, tapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memperhatikan harga pupuk yang ikut mengalami kenaikan. Menurut Airlangga, akan ada pembatasan penggunaan pupuk yang nantinya akan diprioritaskan pada komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan juga kakao.

“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya mendorong ketersediaan pangan yang aman,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika