Jangan Hanya Larang, Jokowi Perlu Sanksi Menteri yang Gaungkan Penundaan Pemilu
Mitra koalisi yang terus gaungkan penundaan pemilu juga perlu disanksi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Presiden Jokowi perlu mengambil tindakan nyata usai melarang menterinya berbicara soal wacana penundaan pemilu. Hal tersebut perlu dilakukan agar publik percaya terhadap pernyataan Jokowi tersebut.
"Tidak hanya ber-statment, karena sudah lebih banyak statement presiden yang tidak selaras dengan kenyataan," kata Dedi kepada Republika, Kamis (7/4/2022).
Dedi mengatakan Presiden Jokowi perlu memberikan teguran atau sanksi bukan hanya kepada menteri yang menggaungkann wacana penundaan pemilu. Tetapi juga kepada mitra koalisi yang tidak berada di jajaran kabinetnya.
"Semisal Muhaimin Iskandar atau mungkin Zulkifli Hasan perlu dilakukan teguran dan sanksi, misal mungkin reshuffle," ujarnya.
Menurutnya Presiden saat ini memiliki momentum yang cukup kuat untuk melakukan reshufffle. Selain karena kegaduhan yang ditimbulkan akibat wacana penundaan pemilu, momentum reshuffle dinilai tepat karena kinerja menteri yang mengecewakan.
"Ini kan sudah terlihat bagaimana Jokowi melakukan teguran itu menunjukkan ekspresi kekecewaan yang menurut saya layak untuk mengambil tindakan yaitu reshuffle," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika