Belanda Stop Impor Energi dari Rusia Pada Akhir Tahun
Belanda dan Eropa berupaya mengurangi ketergantungan energi dari Rusia
REPUBLIKA.CO.ID, ROTTERDAM--Belanda menghentikan impor gas Rusia pada akhir tahun ini. Sebagai gantinya pemerintah Belanda akan fokus pada penghematan energi, keberlanjutan, dan mengimpor energi dari negara lain.
Dilansir Anadolu Agency, Ahad (24/4/2022), pemerintah Belanda secara aktif bekerja di tingkat nasional dan Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas Rusia secepat mungkin. Pemerintah menambahkan bahwa, langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian energi dan melepaskan ketergantungan dari bahan bakar fosil Rusia pada akhir tahun ini.
Belanda akan berhenti mengimpor batubara Rusia paling lambat 11 Agustus. Invasi Rusia di Ukraina mendorong Amerika Serikat dan sekutunya di Barat untuk menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Moskow.
Sebelumnya Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin menandatangani dekrit untuk meningkatkan kuota ekspor pupuk hingga 31 Mei. Peningkatan kuota ekspor tersebut mencapai hampir 700 ribu ton.
"Perdana Menteri Mikhail Mishustin telah menandatangani perintah untuk itu (peningkatan kuota ekspor pupuk). Keputusan itu akan berlaku hingga 31 Mei 2022," kata pernyataan kabinet, dilansir TASS.
Kuota ekspor pupuk nitrogen telah ditingkatkan sebesar 231 ribu ton menjadi sekitar 5,7 juta ton. Sementara kuota ekspor pupuk majemuk dinaikkan 466 ribu ton menjadi sekitar 5,6 juta ton. Hingga 31 Mei, kuota tidak berlaku untuk pasokan pupuk ke Donetsk, Luhansk, Abkhazia, dan Ossetia Selatan.
Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung produsen pupuk yang menghadapi risiko downtime, karena rendahnya permintaan di pasar domestik. Termasuk sanksi dari negara-negara yang tidak bersahabat.
Lembaga keuangan internasional pada Rabu (13/4/2022) menyerukan tindakan mendesak terhadap ketahanan pangan di tengah perang Rusia-Ukraina. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) meminta masyarakat internasional untuk segera mendukung negara-negara yang rentan melalui tindakan terkoordinasi.
Tindakan terkoordinasi itu mulai dari penyediaan pasokan makanan darurat, dukungan keuangan, peningkatan produksi pertanian, dan perdagangan terbuka. Mereka juga meminta masyarakat internasional mendukung negara-negara yang rentan melalui hibah, untuk menutupi kebutuhan pendanaan mereka yang mendesak.
"Dampak perang di Ukraina, pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, perubahan iklim, serta meningkatnya kerapuhan dan konflik menimbulkan kerugian terus-menerus bagi orang-orang di seluruh dunia," kata pernyataan bersama tersebut, dilansir Anadolu Agency.
Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan oleh kepala republik Donbass. Dia menekankan bahwa, Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Tetapi bertujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi di Ukraina. Termasuk mengalahkan unit bersenjata nasionalis, yang secara langsung bertanggung jawab atas genosida di Donbass.
Menurut perkiraan PBB, setidaknya 2.435 warga sipil telah tewas dan 2.946 terluka di Ukraina. Sementara, lebih dari 5,1 juta warga Ukraina telah melarikan diri ke negara lain, dengan lebih dari 7,7 juta mengungsi secara internal. Rizky Jaramaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika