Wapres Minta Pemda Jangan Terlambat Gunakan APBD

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah dapat melaksanakan APBD dengan tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Hal itu penting agar dapat menggerakkan ekonomi daerah di tengah dampak pandemi Covid-19.

"Saat ini kita masih berjuang menghadapi dampak pandemi. Saya minta program-program lebih banyak diperuntukkan bagi penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Kuta, Badung, Senin.

Di samping itu, lanjut Wapres, dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memberdayakan, mengembangkan, memajukan, dan mensejahterakan masyarakat."Oleh karena itu, saya harap pemda lebih dinamis lagi, terutama di dalam membangun, menggunakan APBD-nya jangan sampai terlambat atau juga tertahan tidak segera dibelanjakan," ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri para gubernur dan perwakilan gubernur dari 34 provinsi itu, Wapres juga mendorong agar pemda meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan ekosistem yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat generasi muda.Ia juga meminta pemda agar dapat menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GernasBBI)."Ini utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini. Aparat pemda agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri," ucap Wapres Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, lanjut dia, produk dalam negeri dapat menjadi raja di rumah sendiri. "Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi," ucapnya.

Yang tidak kalah penting menunjukkan keberpihakan pada UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain dalam pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, insentif, dan penguatan ekonomi digital.

Sementara itu Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan mengatakan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional APPSI tahun ini mengusung tema "Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi Untuk Kesinambungan Pembangunan."

Menurut Anies, pembahasan dalam rakernas yang berlangsung di Bali pada 9-11 Mei 2022 tersebut melibatkan para pemda di masing-masing provinsi.Ia mengemukakan sejumlah hal utama yang dibahas terkait kebijakan aparatur sipil negara, pemekaran daerah, dan beberapa pembahasan menyangkut energi dan sumber daya mineral yang dalam dua tahun ini terjadi perubahan regulasi."Rakernas ini akan mengumpulkan problem-problem yang selama ini dihadapi pemerintah provinsi, lalu menjadikan itu sebagai rekomendasi untuk disampaikan pada pemerintah pusat," ujar Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies juga mengucapkan terima kasih kepada Wapres yang telah hadir secara langsung dan khusus membuka Rakernas APPSI."Yang kita tahu Beliau sebetulnya bisa saja hadir melalui zoom, tetapi Beliau memilih hadir langsung. Kami berikan apresiasi, ini bentuk penghargaan dari pemerintah pusat kepada wakil-wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu gubernur," ujar Anies Baswedan.

Rapat Kerja Nasional APPSI merupakan kegiatan tahunan untuk menetapkan program kerja selama satu tahun. Kegiatan ini juga merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi setelah Musyawarah Nasional dalam pengambilan keputusan dan penetapan Program Kerja APPSI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika