AS tak Miliki Kewenangan Sita Aset Bank Sentral Rusia

AS dan Uni Eropa didesak untuk menyita aset mata uang asing bank sentral Rusia.

AP/Evan Vucci
Menteri Keuangan AS Janet Yellen. Yellen mengatakan, AS tidak memiliki wewenang hukum untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan karena invasinya ke Ukraina.
Rep: Rizky Jaramaya Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, mengatakan, AS tidak memiliki wewenang hukum untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan karena invasinya ke Ukraina. Namun pembicaraan dengan mitra AS mengenai upaya agar Rusia membiayai rekonstruksi pascaperang di Ukraina sudah dimulai.

Baca Juga


Beberapa pejabat Eropa telah menganjurkan agar Uni Eropa, Amerika Serikat dan sekutu lainnya menyita aset mata uang asing bank sentral Rusia yang dibekukan senilai 300 miliar dolar AS.  Aset tersebut disimpan di luar negeri, dan berada di bawah kepemilikan Rusia.  
 
"Tidak ada kewenangan pemerintah Amerika Serikat untuk menyita aset-aset itu. Itu bukan sesuatu yang diizinkan secara hukum di Amerika Serikat," ujar Yellen. 
 
Yellen mengatakan, lisensi khusus yang diberikan untuk memungkinkan Rusia melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi AS tidak akan diperpanjang ketika habis masa berlakunya pada minggu depan. Hal ini dapat membuat pejabat Rusia mempersempit jendela untuk menghindari default utang luar negeri pertama sejak revolusi Rusia pada 1917.
 
Dalam pertemuan menteri keuangan Kelompok Tujuh (G7) minggu ini, Yellen menyerukan peningkatan dukungan keuangan untuk negara yang dilanda perang. Menurut perkiraan Bank Dunia, Ukraina menderita kerugian perang mencapai 4 miliar dolar AS. 
 
“Saya pikir sangat wajar mengingat kehancuran besar di Ukraina, dan biaya pembangunan kembali yang, kami akan meminta Rusia untuk membantu membiayai setidaknya sebagian dari total kerugian,” kata Yellen.
 
Rusia memiliki sekitar 40 miliar dolar AS obligasi internasional. Sejauh ini Rusia telah memenuhi kewajibannya, dan menghindari default berkat lisensi sementara dari Departemen Keuangan, yang memberikan pengecualian. Sehingga memungkinkan bank menerima pembayaran dalam mata uang dolar dari Kementerian Keuangan Rusia meskipun telah dijatuhkan sanksi. Lisensi berakhir pada 25 Mei, bertepatan dengan jatuh tempo pembayaran berikutnya.
 
Pada Rabu (18/5/2022) Yellen mengatakan, Departemen Keuangan tidak mungkin memperpanjang pengecualian. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan teknis jika Rusia membayar dalam mata uang rubel daripada dolar, seperti yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian obligasi. Yellen menambahkan bahwa, default teknis tidak akan mengubah situasi mengenai akses modal Rusia.
 
"Belum ada keputusan akhir tentang itu, tapi saya pikir tidak mungkin itu akan berlanjut. Jika Rusia tidak dapat menemukan cara untuk melakukan pembayaran ini, dan mereka secara teknis gagal membayar utang mereka, saya tidak berpikir itu benar-benar mewakili perubahan signifikan dalam situasi Rusia. Mereka sudah terputus dari pasar modal global," kata Yellen. 

sumber : reuters
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler