Anggota DPR Berharap Kenaikan Tiket Borobudur Masih Dibatas Wajar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji mengatakan DPR RI memahami rencana pemerintah yang akan menaikkan harga tiket akses ke bangunan Candi Borobudur demi revitalisasi, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya tersebut agar lebih baik ke depannya. Untuk itu, Sarmuji berharap rencana kenaikan harga tiket untuk wisatawan lokal harus dalam batas yang wajar dan bisa terjangkau oleh masyarakat luas.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana menaikkan harga tiket naik ke bangunan Candi Borobudur, yakni Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal dan 100 dolar AS untuk wisatawan mancanegara. Sementara tiket untuk masuk kawasan Candi Borobudur dikabarkan sebesar Rp 50 ribu.

“Kalau harga untuk tiket wisatawan mancanegara, monggolah itu murni urusan bisnis yang kaitannya dengan nilai ekonomi dan harga yang kompetitif dengan destinasi wisata sejenis di dunia. Tapi untuk tiket wisatawan lokal, harus terjangkau oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Sarmuji mengingatkan, Candi Borobudur adalah kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karenanya, harga tiket Borobudur harus memperhatikan kemanfaatan umum dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan dari pendirian BUMN.

“Kalau harga tiket buat warga lokal dinaikkan sedemikian tingginya, masyarakat akan berpikir kok tempat wisata yang dikelola negara malah lebih mahal dari tempat wisata swasta, ya?” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, tujuan BUMN selain mencari keuntungan juga harus memberi manfaat bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Komisi VI DPR RI yang salah satu bidang kerjanya terkait BUMN, berharap rencana kenaikan tarif Candi Borobudur memperhatikan hal tersebut.

“Dalam hal ini, berarti BUMN harus bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan wisata sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia. Tidak boleh eksklusif untuk kalangan yang mampu membayar mahal saja,” tegasnya.

Secara alasan, Sarmuji memahami rencana pemerintah menjadikan Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional. Dimana itu memerlukan pembatasan akses pengunjung ke bangunan candi, agar beban kunjungan terhadap bangunan candi berkurang. Namun, niat baik itu jangan sampai merugikan rakyat.

“Tapi kalau caranya hanya dengan menaikkan harga secara fantastis bagi wisatawan lokal, rencana tersebut menurut saya kurang bijaksana. Khususnya untuk kepentingan pelajar dan pembelajaran sejarah, harga tiket harus lebih murah lagi agar generasi sekarang bisa memetik pelajaran dari masa lalu," ungkapnya.

Dia pun menilai, masih banyak cara lain untuk membatasi pengunjung yang naik ke bangunan candi. Misalnya dengan sistem reservasi online yang marak digunakan pada era transisi pandemi Covid-19 sebagai bentuk pembatasan kuota pengunjung. Sistem tersebut bisa dijadikan salah satu solusi tanpa harus menaikkan harga secara fantastis.

“Pembatasan kuota pengunjung dengan harga tinggi bukan cara yang tepat. Bisa juga dengan cara reservasi online maksimal 1.200 orang per hari misalnya, tanpa harus menaikkan harga tiket secara fantastis,” imbau Sarmuji.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI ini juga mengingatkan pengelola kawasan wisata Candi Borobudur harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan tentang pelestarian cagar budaya milik bangsa. Ia berharap pengelola bersama instansi terkait melibatkan DPR RI sebagai representasi rakyat mengenai rencana kenaikan tiket masuk Candi Borobudur.

“Jadi jangan sosialisasi dan edukasi tentang wajah baru Candi Borobudur kalah dengan hebohnya berita tentang kenaikan harga,” imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika