Komisi VI: Mendag Zulkifli Harus Antisipasi Ancaman Krisis Pangan

Ancaman krisis pangan global bisa merembet ke negara Indonesia.

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji mengatakan, Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru Zulkifli Hasan memiliki sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satu yang utama adalah mengantisipasi ancaman krisis pangan.

Baca Juga


"Yang utama tentang stabilitas harga khususnya harga bahan pokok. Apalagi ada ancaman krisis pangan global yang bisa merembet ke negara kita," ujar Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/6).

Tugas kedua Zulkifli adalah yang berkenaan dengan perdagangan aset digital yang menjadi domain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Karena hal tersebut menyangkut jumlah korban dan nominal kerugian yang sangat besar.

"Mendag harus bekerja sama erat dengan Menperin agar alur distribusi minyak goreng bisa dipantau sejak dari pabriknya. Tanpa kerja sama yang baik peluang terjadi kebocoran minyak goreng dan penyelundupan minyak goreng yang disubsidi akan terus terjadi," ujar Sarmuji.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Menurut dia, Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni sehingga cocok untuk mengurusi masalah pangan.

“Kemudian terutama untuk skill manajerial, sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detil dikerjakan. Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, trek record rekam jejak yang panjang,” kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Jokowi menyebut, untuk menangani masalah pangan saat ini membutuhkan pengalaman di lapangan agar dapat melihat langsung persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. “Kalau urusan ekspor saya kira juga jadi urusan Mendag, tapi yang lebih penting urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” ujarnya.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler