DPD PAN Kabupaten Kudus Usulkan Anies dan Ganjar Sebagai Capres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng), dalam menggelar rapat kerja daerah (rakerda) memasukkan 10 nama yang nantinya diusulkan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Dua di antara nama capres adalah nama gubernur di Pulau Jawa.

Kedua nama tersebut, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sedangkan yang hadir dalam rakerda di kantor DPD PAN Kabupaten Kudus pada Jumat (24/6) malam WIB, yakni Ketua DPD PAN Endang Kursistiyani, pengurus DPW PAN Jateng Jayus, dan seluruh jajaran pengurus DPD dan DPC PAN se-Kabupaten Kudus.

Baca: Pendiri Cyrus Network Pasang Alphard Baru Yakin Anies tak Dapat Tiket Pilpres 2024

Ketua DPD PAN Kabupaten Kudus Endang Kursistiyani membenarkan, dari 10 nama capres yang diusulkan, terdapat nama Anies dan Ganjar. Sementara sosok lain yang diusulkan, yakni Ketua Umum (Ketum) DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PP Muhammad Haedar Nasir, eks ketum PAN Soetrisno Bachir, Ketua DPR Puan Maharani, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.

Dia menyampaikan, otoritas penentuan bakal capres memang berada di tangan ketua umum. Meski begitu, masukan aspirasi kader dari bawah juga perlu didengar sebelum DPP PAN memutuskan nama yang diusung sebagai capres. "Sehingga masing-masing daerah diminta mengusulkan daftar nama-nama yang layak dicalonkan," ujarnya di Kabupaten Kudus, Sabtu (25/6/2022).

Usulan daftar nama bakal capres, kata Endang, diusulkan dari masing-masing pengurus cabang, kemudian dikirimkan ke DPD. Dari 10 nama yang diusulkan, sambung dia, diharapkan nantinya menjadi salah satu capres pada Pemilu 2024. PAN Kudus juga mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024 dengan menyiapkan tenaga saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Pengurus DPW PAN Jateng Jayus menjelaskan, keberadaan saksi di TPS sangat penting dalam menjaga perolehan suara partai. Pasalnya, pengalaman pemilu sebelumnya, suara hilang yang didapatkan PAN, salah satu faktornya karena tidak ada saksinya di TPS. "Saksi yang ditugaskan nantinya juga dibekali berbagai pengetahuan, sehingga saat diterjunkan di lapangan bisa diandalkan," ujarnya.

Baca: Survei Poltracking: UAS Pendakwah Paling Disukai di Indonesia

Ikuti Whatsapp Channel Republika