Islamofobia di India Belum Berakhir

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Kebencian dari sayap kanan Hindu terhadap Muslim adalah simbol Islamofobia yang berasal dari BJP itu sendiri. Narendra Modi pertama kali berkuasa pada 2014, menjanjikan perkembangan dan kemajuan tetapi juga serangan gencar mayoritas terhadap minoritas, khususnya Muslim.

Seperti ditulis Rayan Naqash di The New Arab, Jumat (24/6/2022), kemenangan Modi membuka pintu air Hindutva yang dipelopori oleh Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), kelompok sayap kanan Hindu yang mendapat dukungan spiritual dari BJP dan memungkinkan Islamofobia mengakar lebih dalam di negara demokrasi terbesar di dunia itu.

Perlawanan dari partai-partai politik arus utama terhadap komunalisme mayoritas tidak efektif. Misalnya, Kongres Nasional India, saingan utama BJP, telah melemahkan posisinya yang seolah-olah sekuler.

Zafar-ul-Islam Khan, seorang cendekiawan Islam dan mantan ketua Komisi Minoritas Delhi, mengatakan hampir semua partai oposisi telah mengadopsi Hindutva lunak, yang berarti mereka tidak akan melakukan atau mengatakan apa pun yang bertentangan atau membuat marah umat Hindu.

Mengarusutamakan Islamofobia

Pernyataan menghina 26 Mei terhadap Nabi Muhammad oleh Nupur Sharma adalah tanggapan terencana terhadap mereka yang mempertanyakan fanatik Hindu yang mengklaim air mancur di masjid Gyanvapi abad ke-17 sebagai Shivling, representasi dewa Hindu Siwa.

Sayap kanan Hindu telah lama mengklaim masjid Gyanvapi, yang terletak di Varanasi Uttar Pradesh, sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Hindu dan yang juga merupakan kursi parlemen Modi, telah dibangun oleh penguasa Mughal Aurangzeb di atas reruntuhan kuil Kashi Vishwanath.

Beberapa petisi diajukan untuk mengklaim Gyanvapi dan Masjid Shahi Idgah di Mathura sejak BJP yang baru lahir memobilisasi fanatik Hindu di seluruh India untuk menghancurkan Masjid Babri abad ke-16 di Ayodhya pada 1992. Mereka mengklaim ketiga masjid tersebut dibangun di atas kuil Hindu.

Sharma, yang sering muncul di debat televisi yang kasar untuk membela pemerintah Modi dan supremasi Hindu membuat pernyataan penghinaan serupa terhadap Nabi Muhammad di berbagai program hari itu. Televisi India telah membuktikan dirinya terlibat dalam penciptaan dan penyebaran narasi diskriminatif, melalui debat seperti yang dipandu Sharma serta program berita reguler lainnya, yang sering secara terang-terangan bias terhadap Muslim.

Dalam upaya terkoordinasi pada awal 2020, media berita India menyalahkan wabah Covid-19 pada umat Islam, membebaskan pemerintah Modi dari kekurangannya. Media sosial dibanjiri narasi serupa, menggambarkan fenomena tersebut sebagai “jihad korona”.

Dalam contoh lain di televisi langsung, saluran Hindi populer, Sudarshan News, yang menerima dana signifikan dari pemerintah regional yang dipimpin BJP, tahun lalu menunjukkan empat rudal menghancurkan salah satu masjid paling suci Islam, Masjid al Nabawi selama debat yang meminta India untuk berdiri oleh perang Israel di Palestina.

Narasi arus utama dan media sosial ini memiliki dampak yang mendalam di lapangan. Muslim telah dituduh jihad cinta, sebuah teori konspirasi sayap kanan bahwa pria Muslim memikat wanita Hindu ke dalam hubungan romantis dengan tujuan mengamankan konversi mereka ke Islam.

Mengincar dividen elektoral

Pada Februari tahun ini, biksu Hindu BJP Adityanath memenangkan masa jabatan kedua di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India dengan bagian terbesar dari anggota parlemen federal, dengan melanjutkan polarisasi, merendahkan Muslim sebagai penjahat dan perusuh, dan mengulangi janji-janji lama.

Meningkatnya selera India untuk penganiayaan terhadap Muslim adalah gaya pemerintahan Adityanath yang membalas dengan cepat kepada Muslim yang hanya dituduh melakukan kejahatan, terutama dengan menghancurkan properti mereka, yang mengarah ke tren di seluruh India untuk menggunakan buldoser sebagai alat penindasan, bukannya perkembangan.

Pada 10 Juni, umat Islam di seluruh India mengadakan demonstrasi menentang pernyataan Sharma terhadap Nabi Muhammad. Dua orang ditembak mati di negara bagian utara lainnya, Ranchi, ibu kota Jharkhand.

Dua hari kemudian, Adityanath membuldoser sebuah rumah milik istri aktivis politik berusia 57 tahun Mohammad Javed, Parveen Fatima, yang putrinya Afreen Fatima juga seorang aktivis terkemuka, di kota Allahabad yang dinamai “Prayagraj” sebagai hukuman atas tuduhan memimpin protes. Setidaknya dua rumah lainnya juga dihancurkan.

Islamofobia telah menjadi arus utama dengan persetujuan diam-diam dari lembaga-lembaga negara, termasuk peradilan. “Komunitas Muslim India dibiarkan berjuang sendiri dan bahkan jika BJP kehilangan kekuasaan, itu tidak akan memastikan kembalinya normal," kata Afreen mengatakan kepada The New Arab, Jumat (24/6/2022).

Terlepas dari erosi demokrasi, India secara konstitusional tetap menjadi negara sekuler, sesuatu yang tidak luput dari kritik oleh sayap kanan. Supremasi Hindu terus menjadi pendukung teori dua negara yang ditolak oleh Muslim India.

Bahkan ketika kontroversi Sharma belum sepenuhnya mereda, tuntutan untuk mengubah India menjadi Rashtra Hindu semakin melengking. Para pengamat menunjuk pada pencabutan semi-otonomi satu-satunya negara bagian Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019 di India, yang mendahului undang-undang kewarganegaraan beberapa bulan, sebagai bagian dari rencana sistemik untuk melemahkan Muslim India.

Orang-orang Kashmir secara historis membayangkan tanah air mereka sebagai negara merdeka dan menahan diri untuk tidak mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan Muslim India, yang pada gilirannya menjaga jarak dengan hati-hati dari gerakan pemisahan diri dari India.

Rezim saat ini, bagaimanapun, kata mantan kolonel infanteri di Angkatan Darat India Ali Ahmed menganggap identitas Muslim monolitik memiliki urusan campuran antara Muslim India dan Kashmir. “Dalam fenomena itu, penghinaan terhadap warga Kashmir adalah pesan yang lebih luas kepada Muslim India bahwa kita mampu melakukan apa saja,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika