Survei Terkait Presidensi G20 Cermin Agenda Ekonomi Masih Kalah oleh Isu Politik

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan hanya 30 persen publik yang tahu bahwa Indonesia merupakan presidensi G20. Hal itu berdasarkan hasil survei nasional digelar 16-24 Juni 2022. 

"Jadi sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa Indonesia merupakan presidensi G20," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Senin (11/7/2022). 

Tidak hanya itu, survei juga menyoroti soal rencana Indonesia mengundang Rusia dalam KTT G20. Hasilnya sebanyak 75,8 persen responden setuju Rusia diundang dalam KTT G20. 

"Jadi ada 75 persen masyarakat yang setuju rusia tetap diundang, meskipun ditentang oleh negara seperti Australia, Amerika, Kanada, Inggris dan Uni Eropa," tuturnya. 

Kemudian masyarakat secara umum juga setuju jika Rusia sekaligus Ukraina diundang dalam KTT G20. Total ada sekitar 78 persen yang setuju kedua negara diundang. 

"Ini kan cara pemerintah kita ketika Rusia diundang ada penentangan, kemudian Ukraina pun meskipun bukan anggota KTT G20 juga diundang untuk menetralisir kemarahan negara-negara barat, dan cara itu di-approve oleh masyarakat kita. 

Untuk diketahui survei penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah sampel basis survei sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. 

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia, menanggapi hasil survei yang mengatakan hanya 30 persen publik yang tahu Indonesia presidensi G20. Bahlil mengatakan, pemerintah akan terus mensosialisasikan kegiatan G20.  

"Tapi kita terus sosialisasi posisi Indonesia dan kegiatan G20. Contoh kemarin kita lakukan rapat klaster investasi dan perdagangan di Solo," kata Bahlil secara daring.

Menurut Bahlil, antusiasme masyarakat lebih besar melihat pilpres atau pilkada daripada G20. Bahlil menilai, animo masyarakat terhadap agenda-agenda ekonomi tidak terlalu signifikan meski sudah disosialisasikan.

"Jadi tema-tema ekonomi apalagi high class, di tingkat bawah sekalipun sudah kita sosialisasikan tapi mereka agak kurang dapat respons yang sama baiknya ketika ada persoalan domestik?" ujarnya.

Bahlil menuturkan dalam kegiatan G20 Indonesia mendorong investasi inklusif dan berkeadilan. Menurutnya negara-negara maju yang termasuk dalam G20 belum bijak menyikapi negara-negara berkembang untuk lebih maju. 

"Mereka menginginkan kita ekspor barang mentah. Padahal mereka tahu ketika ekspor mentah itu kaitannya dengan lingkungan, tata kelola lingkungan yang mungkin tdk bisa kita kelola 100 persen bahkan nilai tambahnya bukan di kita tapi di negara orang," jelasnya.

In Picture: Presiden Joko Widodo Hadiri KTT G7 di Jerman

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Bidang Penyelenggara Acara Presidensi G20 Indonesia meminta semua persiapan G20 rampung pada Oktober 2022. Permintaan itu disampaikan Luhut yang kembali meninjau lokasi acara puncak Presidensi G20 Indonesia yang akan dilaksanakan November mendatang di Bali, Jumat (8/7/2022) pekan lalu.

"Saya minta kerja sama kita semua untuk mengurus acara ini. Saya minta kesiapan G20 selesai Oktober di minggu ketiga atau keempat. Semua unsur harus terlibat dan saling kerja sama," kata Luhut.

Luhut berkeliling melihat kesiapan Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai yang telah direvitalisasi. Terminal ini akan digunakan sebagai tempat parkir pesawat dan tempat kedatangan para pejabat tinggi negara yang menjadi bagian dari Presidensi G20 Indonesia.

"Beberapa pembangunan sudah berjalan, yaitu terminal VVIP lounge, beautifikasi gedung VVIP eksisting, serta beautifikasi dan revitalisasi terminal bandara," katanya.

Luhut telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pembangunan Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai bisa dikerjakan cepat. Sehingga, paling tidak pada September 2022, gedung VVIP sudah dapat digunakan.

"Kita coba kejar untuk seluruh pembangunan Terminal VVIP ini, karena hanya tinggal hitung waktu saja untuk para pejabat negara datang," katanya.

Selesai mengunjungi Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai, Luhut langsung menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia yang dihadiri oleh beberapa menteri terkait. Beberapa poin yang dibahas dalam rapat yaitu persiapan di bidang kesehatan, infrastruktur dan logistik, protokoler dan keamanan, dan penanganan atau pengelolaan sampah.

Dari sisi kesehatan, seluruh delegasi akan dicek dan dipastikan sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19. Pemerintah juga sudah menyiapkan lokasi perawatan bagi yang mungkin terpapar, hingga memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.Terkait protokoler dan keamanan, Luhut memerintahkan TNI dan Polri untuk selalu berkoordinasi, karena pengamanan bagi kepala negara dari berbagai negara pasti jadi hal krusial.

"Akan banyak kepala negara yang hadir, saya minta TNI, Polri untuk koordinasi aktif. Paling utama, perhatikan baik protokoler dan keamanan untuk negara seperti Amerika, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Uni Emirates Arab (UEA), hingga Rusia. Semua ini pengaturannya harus jelas," katanya.

Di sisi lain, kesiapan infrastruktur dan logistik selain untuk Terminal VVIP Bandara Ngurah Rai juga telah disiapkan di berbagai tempat. Beberapa di antaranya, yaitu mengenai akomodasi transportasi bagi delegasi, jalan raya, jaringan listrik hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dan kesiapan Garuda Wisnu Kencana (GWK).

Tidak lupa Luhut juga mengingatkan soal tata kelola sampah di beberapa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R). "Ini juga jadi salah satu komponen kesiapan kita untuk Presidensi G20 Indonesia. Seluruh TPST 3R di Bali yang dikerjakan oleh PUPR dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa menyelesaikan manajemen pengelolaan sampah ini sebelum November," tegas Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika