IMF Siap Lanjutkan Pembicaraan Restrukturisasi Utang dengan Sri Lanka
Pembicaraan IMF dan Sri Lanka segera dilakukan dengan menteri keuangan baru.
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan pembicaraan tentang restrukturisasi utang dengan Sri Lanka akan dilanjutkan. Proses bakal dimulai kembali saat negara tersebut memiliki pemerintahan baru.
“Tentu saja kami sangat khawatir tentang rakyat Sri Lanka dan kami berharap akan ada kebijaksanaan untuk datang dengan pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan negara tersebut dari krisis yang mengerikan ini,” ungkap Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam wawancara khusus dengan Bloomberg saat menghadiri pertemuan menteri keuangan negara anggota G20 di Bali, Sabtu (16/7/2022).
Dia menjelaskan, pembicaraan IMF dengan Sri Lanka akan cepat bergerak maju saat negara tersebut memiliki menteri keuangan baru. Sebab tim bank pembangunan Sri Lanka sudah menyelesaikan banyak negosiasi teknis. “Kami telah melihat keseriusan yang dilakukan oleh penasihat utang Sri Lanka tentang apa yang diperlukan untuk mencapai resolusi itu (krisis),” ucapnya.
Menurut Georgieva, IMF telah menjangkau kreditur terbesar ke Sri Lanka guna memastikan komitmen mereka untuk terlibat sehingga resolusi dapat dicapai. “Akan lebih baik bagi para kreditur untuk melangkah maju, karena dengan demikian mereka memiliki kesempatan lebih baik bagi negara untuk pulih dan bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang mereka,” katanya.
Pada Kamis (14/7/2022) lalu, Gotabaya Rajapaksa telah secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden Sri Lanka. Rakyat di negara tersebut telah berunjuk rasa sejak Maret lalu menuntut pengunduran dirinya. Hal itu sehubungan dengan krisis ekonomi yang kian memburuk di sana.
Posisi presiden Sri Lanka saat ini untuk sementara diisi oleh Ranil Wickremesinghe. Sebelumnya, dia menjabat sebagai perdana menteri. Ketua Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardana mengatakan, Wickremesinghe akan menjalani masa jabatan Gotabaya yang seharusnya berakhir pada 2024.
Mahinda memperkirakan, dalam sepekan ke depan, parlemen akan menyelesaikan proses pemilihan presiden baru Sri Lanka. Dia berjanji jalannya pemilu akan transparan. “Saya meminta warga negara yang terhormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana damai, untuk melaksanakan proses demokrasi parlemen yang tepat serta memungkinkan semua anggota parlemen berpartisipasi dalam pertemuan dan berfungsi secara bebas serta hati-hati,” ucapnya,
Nantinya presiden terpilih akan menunjuk perdana menteri baru yang harus disetujui oleh parlemen. Sementara itu, sebagai pengemban jabatan presiden sementara, Wickremesinghe mengatakan, dalam jangka pendek dia akan memulai langkah untuk mengubah konstitusi. Ia hendak memotong kekuasaan presiden dan memperkuat parlemen.
Wickremesinghe pun akan memulihkan hukum dan ketertiban, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap pemberontak. Dia menyoroti aksi bentrokan para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan di dekat gedung parlemen Sri Lanka pada Rabu (13/7/2022) lalu. Menurutnya, pengunjuk rasa sejati tidak akan terlibat dalam tindakan semacam itu.
“Ada perbedaan besar antara pengunjuk rasa dan pemberontak. Kami akan mengambil tindakan hukum terhadap para pemberontak," kata Wickremesinghe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika