Turki tak Mau Jadi Kamp Pengungsi, Dorong Negara Lain Pikul Tanggung Jawab yang Sama

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan tidak akan menjadi kamp pengungsi atau penjaga perbatasan untuk negara mana pun. Ankara tidak akan memikul kewajiban internasional negara ketiga.

Pernyataan itu muncul usai laporan berita di media Inggris bahwa Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dapat menuntut kesepakatan dengan Turki serupa dengan kesepakatan yang dilakukan dengan Rwanda tentang kemitraan suaka. "Kami berharap bahwa klaim yang diterbitkan yang dikaitkan dengan Truss ini tidak berdasar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic dikutip dari Anadolu Agency.

Inggris dan Rwanda mencapai kesepakatan pada April. Isi kesepakatan ini mencangkup dana 120 juta poundsterling yang akan membuat pencari suaka yang mencoba memasuki Inggris dikirim ke negara Afrika Timur untuk pemukiman kembali.

Bilgic mengatakan, Turki telah menampung jumlah pengungsi terbesar di dunia selama delapan tahun terakhir. "Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Turki untuk memikul lebih banyak beban atau menjadi bagian dari inisiatif, atas permintaan negara ketiga, yang tidak sesuai dengan peraturan internasional tentang hak suaka," kata Bilgic.

"Selain itu, kami telah berbagi posisi kami secara publik tahun lalu menyusul berita serupa yang diterbitkan tentang pengungsi Afghanistan," ujarnya.

Bilgic menyatakan, Ankara mengajak semua negara untuk memenuhi kewajiban internasional. Semua negara harus memikul tanggung jawab yang sama dalam masalah migrasi.

Turki telah menjadi titik transit utama bagi imigran gelap yang ingin menyeberang ke Eropa untuk memulai kehidupan baru, terutama kelompok yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan di negaranya. Turki sudah menampung empat juta pengungsi dan mengambil langkah-langkah keamanan baru di perbatasannya untuk mencegah masuknya pendatang baru.

Berita aslinya dapat dibaca di https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-will-neither-be-refugee-camp-nor-border-guard-for-any-country-foreign-ministry/2638547

Ikuti Whatsapp Channel Republika