Renovasi di BRIN Dikritisi, yang Dibutuhkan Co-Working Space Bukan Ruang untuk Tidur

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menunda rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang besarannya mencapai Rp 6,1 miliar. Menurutnya rencana renovasi tersebut dinilai tidak mendesak.

"Ya sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak.  Mengingatkan kondisi keuangan negara yang terbatas," kata Mulyanto kepada Republika, Senin (18/7/2022).

Menurut Mulyanto, anggota Dewan Pengarah BRIN umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja. Justru yang dibutuhkan Dewan Pengarah BRIN adalah ruang pertemuan yang berfungsi untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space.  

"Jadi tidak perlu pengadaan baru," ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menganggap angka Rp 6 miliar cukup fantastis di tengah keuangan negara saat ini di tengah kenaikan harga migas dunia. Dirinya juga mengkritisi rencana pengadaan ruang tidur bagi Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.

"Saya menilai yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," tuturnya. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, juga ikut mengomentari isu renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang besarannya mencapai Rp 6,1 miliar. Menurutnya, sebaiknya BRIN fokus 

"Menurut saya BRIN ini lebih baik fokusnya ke mengkonsolidasikan jumlah peneliti yang begitu banyak dari semua lembaga dan kementerian, sehingga betul-betul bisa kinerjanya sesuai harapan dan produktif," kata Senin.

Menurut Karding, mengkonsolidasi peneliti-peneliti dari semua kementerian dan lembaga bukan hal mudah. Karena itu menurutnya renovasi tersebut dilakukan sewajarnya saja.

Selain itu, politikus PKB itu juga meminta BRIN fokus saja mencurahkan eluruh energinya untuk penelitian. Ia meyakini renovasi ruang kerja itu bukan permintaan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, melainkan inisiatif BRIN.

"Bahwa butuh fasilitas dan sebagainya yang masuk akal aja, yang proporsional aja, yang wajar-wajarnya saja karena dengan isu ini akan merugikan BRIN juga merugikan Bu Mega, kasian Bu Mega," ucapnya.

Sebelumnya BRIN membenarkan terkait isu  renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN. Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Fryantoni menepis bahwa besaran anggaran tersebut hanya untuk renovasi ruangan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.

"Perlu saya informasikan, biaya 6,1 milyar adalah biaya renovasi seluruh lantai 2 yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT," kata Driszal dalam keterangan tertulisnya, Ahad (17/7/2022). 

"Lantai 2 tersebut akan kami renov menjadi ruang kerja-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang, bukan hanya untuk Ketua Dewan Pengarah," imbuhnya.

Driszal menjelaskan, sebelumnya di lantai 2 tersebut sudah tersedia kamar tidur,  kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat, dan ruang kerja eks Kepala BPPT. Ia mengatakan biaya yang dibutuhkan merupakan rekomendasi dari Kementrian PUPR, melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan.

Dirinya menekankan, perlu diketahui juga bahwa saat ini ruangan Dewan pengarah BRIN masih menggunakan ruangan sementara di lantai 23. "Jadi nanti semua anggota dewan pengarah dapat menempati ruangan-ruangan yang kami siapkan di lantai 2 setelah renovasi selesai," ucapnya. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi soal isu renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarno yang mencapai Rp 1,6 miliar. Hasto mengatakan berdasarkan pengalaman dirinya mendampingi Megawati, Ketua Umum PDIP dinilai sosok yang lebih mengedepankan berjalannya fungsi organisasi. 

"Ketika saya ditugaskan beliau mendesain Sekolah Partai di Lenteng Agung, maka Sekolah Partai termasuk ruangan Ibu Mega didesain dengan nyaman dan sederhana. Demikian halnya di kantor DPP PDI Perjuangan," kata Hasto kepada Republika, Ahad.

Hasto menuturkan, Megawati lebih mengedepankan fungsi terkait ruang kerja. Di Sekolah Partai misalnya, kursi tamu untuk ruangan Ibu Mega didesain sederhana oleh Bu Risma, menggunakan pembungkus kain tenun dari NTT. 

"Dengan desain tersebut, ternyata Ibu Megawati sangat nyaman," ucapnya.

Terkait isu renovasi kantor BRIN, Hasto menilai yang lebih kompeten menjelaskan hal itu adalah BRIN. "Ibu Mega dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah lebih pada memberikan kebijakan pokok atau suatu direction agar seluruh kegiatan riset dan inovasi dapat mendorong peningkatan kedaulatan politik negara dan juga mempercepat Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika