Anggota DPR: Inflasi Tinggi, Awal Kegagalan Kendalikan Supply-Demand

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta BI, Menteri Keuangan, dan seluruh kementerian terkait tidak defensif dibalik kata terkendali. Kementerian terkait diminta serius mengatasi terkait tingginya inflasi.

"Kenaikan inflasi di Juli ini sebesar 4,94 persen yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 4,35 persen. Ini sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015," ujarnya seperti dalam siaran pers, Selasa (2/8/2022).

Menurutnya laju inflasi terus meningkat, ini tanda ada masalah dari sisi produksi, dari sisi ketersediaan stok, dan dari sisi distribusi yang akan pengaruhi harga di pasar. "Kita sudah ingatkan Pemerintah agar siapkan mitigasi kebijakan food security, energy security. Sejauhmana hal tersebut, kita tunggu dari Pemerintah," katanya.

Catatan BPS, lonjakan inflasi dipicu kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, hingga cabai rawit. Menurut Kamrussamad kalau arus supply dan demand terkendali, tidak akan terjadi lonjakan harga yang memukul daya beli masyarakat.

Karena itu, dari sisi supply, kementerian terkait seperti kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian ESDM, harus memastikan produksi dan ketersediaan tidak terhambat. Dan begitupun dari sisi distribusi, kementerian perdagangan dan Bulog, misalnya, perlu memastikan tidak ada stock yang sengaja ditumpuk dan tidak disalurkan.

"Ancaman eksternal sudah cukup banyak, jangan lagi ditambah dengan kegagalan manajemen di dalam," ujarnya.

Tingginya inflasi ini mencerminkan kondisi masyarakat yang sudah sangat tertekan. Kementerian-kementerian harus serius mengatasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika