Komisi VI DPR RI Soroti Peran BUMN dalam Pengembangan Berbagai Sektor di NAD
Komisi VI DPR RI kunjungan kerja reses ke Nanggroe Aceh Darussalam
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan terdapat hal yang korelatif antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pembangunan regional Provinsi Aceh. Ini mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
"Intinya ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada terutama bagaimana senyawa dengan renstra dari pemerintah daerah baik untuk gubernur maupun di tingkat kabupaten kota di wilayah Aceh," katanya.
Hal itu diungkapkan usai memimpin pertemuan dengan pertemuan dengan Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Gas, Direktur Utama PT Perta Arun Gas, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Direktur Utama PT PLN (Persero) dalam rangka pengembangan sistem kelistrikan, regasifikasi, pengolahan gas dan sumber migas baru di Banda Aceh, Senin (8/8/2022).
Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I Rafli mengatakan sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI, BUMN dalam hal ini Pertamina dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik agar nilai investasi di Provinsi NAD juga dapat semakin berkembang.
Dirinya pun meminta agar peran BUMN di Provinsi NAD dapat lebih aktual, faktual, dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.
"BUMN sebagai mitra Komisi VI khususnya Pertamina kita ingin menyampaikan semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk ke wilayah regulator badan pengelola migas Aceh. Di sana ada BPMA. Nah kenapa ini penting menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada, itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh," katanya.
Legislator daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam II Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK ARUN meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT. Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN.
Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh. Khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.
"KEK ARUN ini masih mandek-mandek aja biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah komit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN. Tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan. Termasuk bagaimana bagi hasilnya peluang kesempatan kerjanya pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum," ungkap Muslim.
Turut hadir dalam kunjungan kerja reses komisi VI DPR RI ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, Evita Nursanty (F-PDIP), Singgih Januratmoko, Budhy Setiawan (F-PG). Turut hadir pula Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata, Rudi Hartono Bangun (F-Nasdem), Tommy Kurniawan, Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika