Wapres Minta KDEKS Percepat Pengembangan Ekonomi Syariah di Daerah
KDEKS diharapkan bisa memantu percepatan Indonesia sebagai pusat halal dunia
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU— Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang sudah terbentuk di daerah bekerja secara efektif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Hal ini disampaikan Wapres saat menyaksikan pelantikan KDEKS Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Kamis (25/8/2022).
"Saya minta KDEKS yang telah terbentuk hendaknya segera bekerja dengan efektif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Pusat dan daerah dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah dan nasional," kata Wapres Ma'ruf dalam sambutannya.
Ma'ruf mengatakan, Pemerintah melalui KNEKS akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Riau.
Terutama, kata Ma'ruf, ini berkaitan keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia pada 2024 sebagai pusat produsen halal terbesar di dunia. Pemerintah, kata Ma'ruf, juga mendukung penuh rencana pengembangan kawasan industri halal di wilayah Provinsi Riau dan Kepri.
"Saya harap dapat dilakukan kajian yang komprehensif, agar nantinya KIH yang tersedia bisa beroperasi secara maksimal mendukung pengembangan sektor industri halal," ujarnya.
Dia melanjutkan, demikian pula dengan program sertifikasi halal bagi UMKM. Sinergi dengan berbagai instansi/lembaga di Pusat, termasuk dukungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau agar dilakukan dengan maksimal.
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau dilantik Direktur Eksekutif Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Ketua KDEKS Riau dalam hal ini Gubernur Riau Syamsuar, lalu Wakil Gubernur Riau sebagai Wakil KDEKS Riau, Sekretaris Daerah Riau sebagai Sekretaris KDEKS dan Direktur Eksekutif KDEKS Saidul Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika