Kenaikan Harga Avtur Naikkan Tiket Pesawat di Papua
Harga barang material di daerah pegunungan tengah Papua meningkat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur memberikan dampak terhadap harga tiket pesawat ke sejumlah daerah di Papua termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang.
Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana di Jayapura, Jumat (26/8/2022), mengatakan akibat dari kenaikan BBM jenis avtur aktivitas penerbangan warga menurun dan harga barang material di daerah pegunungan tengah Papua meningkat.
"Harga tiket pesawat naik dari sebelumnya Rp800 ribu menjadi Rp1,6 juta untuk sekali penerbangan dari Ibu Kota Pegunungan Bintang Oksibil menuju Jayapura padahal penerbangan tersebut hanya memakan waktu 45 menit," katanya.
Menurut Bidana, tingginya harga tiket pesawat berdampak pada naiknya harga angkut barang dari sebelumnya Rp19 ribu per kilogram menjadi Rp23 ribu per kilogram.
"Akibatnya harga material seperti semen melonjak dari Rp1 juta per zak menjadi Rp1,4 juta per zak," ujarnya.
Terkait itu pihaknya mendorong agar pemerintah pusat melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura ke Pegunungan Bintang yang kini proses pengerjaannya tersisa 173 kilometer.
Dia menjelaskan pihaknya berharap dengan adanya pembangunan Jalan Trans Papua tersebut dapat menekan tingginya harga barang di wilayah itu.
"Karena hingga kini Kabupaten Pegunungan Bintang belum dapat diakses melalui jalan darat," katanya lagi.
Dia menambahkan berdasarkan data PT Angkasa Pura, Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura terjadi penurunan penumpang harian sebesar 15 persen hingga 20 persen.
"Sebelum terjadi kenaikan harga tiket jumlah rata-rata penumpang sebanyak 4.000 sampai 5.000 orang," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Derek Hegemur mengatakan kenaikan BBM avtur akan memicu kenaikan beberapa produk. Dia menjelaskan, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa memberikan subsidi harga tiket bagi masyarakat Papua yang sangat membutuhkan transportasi udara.
"Untuk sektor jasa kami akan mengambil langkah-langkah teknis dari instansi terkait," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika