Rusia: AS tak Siap Bicarakan Stabilitas Strategis

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Direktur Departemen Perencanaan Kebijakan Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexey Drobinin, mengatakan, negaranya dan Amerika Serikat (AS) memikul tanggung jawab untuk menjaga stabilitas serta keamanan internasional. Namun menurutnya, Washington tak siap untuk terlibat dalam dialog semacam itu.

"Rusia, bersama dengan AS, adalah salah satu dari dua kekuatan nuklir terbesar. Kami percaya bahwa bersama dengan AS, kita memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga stabilitas strategis dan keamanan internasional," kata Drobinin saat diwawancara majalah International Affairs, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS, Ahad (4/9/2022).

Menurut dia, stabilitas dan kesejahteraan seluruh masyarakat dunia bergantung pada kerja sama antara AS dan Rusia. Drobinin menekankan, negaranya memiliki posisi seimbang dalam masalah ini. “Satu-satunya masalah adalah bahwa pihak lain (AS) tidak siap untuk dialog konstruktif tentang topik ini, yang sangat penting bagi seluruh dunia. Kami berharap rekan-rekan Amerika kami akan menunjukkan akal sehat dan kepraktisan,” ucap Drobinin.

Hubungan Rusia dan AS kerap mengalami pasang surut. Saat ini kedua negara terlibat ketegangan karena konflik yang berlangsung di Ukraina. Washington diketahui merupakan salah satu penyokong terbesar Kiev, terutama dalam hal bantuan militer.

Bulan lalu Direktur Departemen Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander Darchiev menyoroti tentang kemungkinan negaranya ditetapkan sebagai "negara pensponsor terorisme" oleh AS. Dia memperingatkan, jika langkah itu diambil, Moskow tidak hanya bisa menurunkan level hubungan diplomatik dengan Washington, tapi juga memutuskannya.  

Dalam sebuah wawancara dengan TASS pada 13 Agustus lalu, Darchiev ditanya tentang kemungkinan Rusia menurunkan hubungan diplomatik dengan AS. Darchiev menjawab, dia tidak ingin berspekulasi atau membuat hipotesis. Meski demikian, dalam pandangannya, Barat dan AS sudah menginjak-injak hukum internasional dan melakukan praktik "tabu" dalam hubungan diplomatik.

"Dalam konteks ini, saya ingin menyebutkan inisiatif legislatif yang saat ini sedang dibahas di Kongres (AS) untuk menyatakan Rusia sebagai 'negara sponsor terorisme'. Jika disahkan, itu berarti Washington harus melewati titik tak bisa kembali, dengan kerusakan kolateral serius pada hubungan diplomatik bilateral, hingga menurunkan atau bahkan memutuskannya. Pihak AS telah diperingatkan," kata Darchiev.

Saat berbicara di Senat AS pada 27 April lalu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencantumkan Rusia dalam daftar negara sponsor terorisme. Saat itu, senator AS dari Partai Republik Lindsey Graham bertanya kepada Blinken apakah pemerintahan Biden menganggap Rusia sebagai negara sponsor terorisme.

“Kami sedang melihat hal itu. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya, senator, bahwa Rusia meneror rakyat Ukraina. Pertanyaannya adalah ini, dan sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sedang dilihat oleh para advokat, untuk memastikan bahwa kami benar-benar memenuhi persyaratan undang-undang dari penunjukan (negara sponsor terorisme) itu,” kata Blinken menjawab pertanyaan Graham.

Graham sendiri mendukung gagasan tentang penunjukan Rusia sebagai negara pensponsor terorisme. Dia secara khusus menyinggung tentang peran Rusia dalam perang sipil di Suriah. “Jika Anda perlu mengubah undang-undang agar Rusia cocok (dicantumkan sebagai negara sponsor terorisme), Anda akan mendapat 100 suara (Senat). Saya tidak tahu apa lagi yang harus Anda lakukan sebagai negara untuk menjadi negara sponsor terorisme. Mereka (Rusia) telah menghancurkan Ukraina dan menjatuhkan bom barel pada rakyat di seluruh Suriah. Saya akan mendorong Anda untuk melihatnya dan menindaklanjutinya,” ucap Graham.
 

Ikuti Whatsapp Channel Republika