Pj Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Ikuti Rakor STRANAS PK

REPUBLIKA.CO.ID, SEKAYU- Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Terkait Penguatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan BUMD Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) secara virtual, Kamis (8/9/2022) di Ruang Rapat Guest House Griya Bumi Serasan Sekate. Apriyadi mengatakan sebagai kepala daerah dirinya siap mendukung dengan menyuarakan dukungan pencegahan korupsi di lingkungan BUMD dengan penguatan fungsi dan pengawasan.

"Pemerintah Kabupaten Muba tentunya akan melakukan evaluasi ataupun monitoring terhadap BUMD yang ada di Muba. Hal ini untuk memastikan apakah BUMD Muba masih memberikan banyak manfaat atau merugi," katanya.

Pada kesempatan ini, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan hadirnya BUMD di suatu daerah adalah harapan untuk bisa memberikan manfaat untuk ekonomi daerah. "BUMD dapat menggerakkan roda perekonomian di suatu daerah. Untuk itu, agar manfaatnya dapat diberikan secara maksimal, tentunya harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, dan efisien serta tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas," ujar Tomsi.

Selain itu, juga penting untuk bisa menyamakan persepsi dan melakukan pembenahan dengan bekerja sama antar semua pihak untuk mencapai output yang baik. "Jika perbaikan dan pembenahan sudah dilakukan secara maksimal tapi BUMD masih merugi, saya kira sudah tidak ada alasan untuk mempertahankan BUMD tersebut," jelasnya. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan BUMD dapat dikelola secara maksimal jika menempatkan komisaris dan direksi yang tepat dan berguna. "Komisaris dan direksi BUMD memiliki banyak tanggung jawab. Maka dalam pemilihannya harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki," ucapnya. 

Menurut Alexander, pemerintah di daerah seharusnya sudah dapat memetakan sendiri BUMD mana yang sehat dan BUMD mana yang sakit. "Karena perlu kita tekankan, BUMD yang sehat mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah. Kalau hadirnya BUMD lebih banyak memberikan kerugian atau tidak ada manfaatnya, maka bubarkan saja," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika